Rasio Harga Rumah di Bandung, Jakarta, dan Denpasar Lebih Tinggi dari New York, Singapura, dan Tokyo, Apa Solusi Pemerintah?

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa harga rumah di Indonesia, khususnya di perkotaan semakin mahal.

"Persoalan papan (rumah) menjadi tantangan bagi Indonesia yang masih membutuhkan jawaban ekstra luar biasa dari semua stakeholder," kata Sri Mulyani dalam Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022), dikutip dari channel YouTube PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Dia mengungkapkan, kondisi ini bahkan membuat banyak generasi muda yang baru saja berumah tangga lebih memilih tinggal dengan mertua atau menyewa rumah akibat kemampuan daya beli properti yang rendah.

"Kalau mertuanya punya rumah juga, kalau mertuanya tidak punya rumah tentu jadi masalah yang lebih lagi, jadi menggulung per generasi," ujar Sri Mulyani.

Selain persoalan daya beli masyarakat, menurut Sri Mulyani, dari sisi produsen atau suplai pun memiliki permasalahan.

Dia menjelaskan, biaya untuk membangun rumah semakin mahal, terutama karena harga tanah yang selalu meningkat khususnya di perkotaan dan bahan baku pembuatan yang terus naik.

Tak hanya itu, gejolak global berupa meningkatnya suku bunga juga memberi implikasi terhadap sektor perumahan.

"Beli rumah mortgage time-nya 15 tahun, di awal hanya berat di suku bunga, principle-nya di belakang. Dengan price rumah dan interest rate yang cenderung naik dengan inflasi tinggi maka masyarakat semakin sulit membeli,” jelasnya.

Harga rumah di Bandung, Jakarta, dan Denpasar

Tingginya harga rumah layak huni di Indonesia, khususnya di area perkotaan, memang telah lama menjadi masalah. Bahkan, rasio harga rumah di kota-kota besar di Indonesia lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar di dunia.

Seperti diberitakan Kompas.com pada Jumat (15/10/2021), Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti dalam diskusi virtual Indonesia Housing Forum, Kamis (14/10/2021), saat itu menyampaikan bahwa harga rumah di Bandung, Jakarta, dan Denpasar lebih mahal dibandingkan di New York, Singapura, dan Tokyo-Yokohama.

""Rasio harga rumah terhadap pendapatan di kota-kota besar dunia menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia memiliki rasio yang melebihi New York, Tokyo, dan Singapura," kata Virgi.

Berdasarkan data Kondisi Perumahan Perkotaan 2020, Bandung memiliki rasio 12,1, Denpasar 11,9, dan Jakarta 10,3. Sedangkan New York hanya 5,7, Singapura 4,8, dan Tokyo-Yokohama 4,8.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentu tidak dapat membeli rumah di area perkotaan, sehingga mereka memilih tinggal di rumah yang murah, overcrowded, atau perumahan informal yang mungkin kualitasnya tidak baik.

Akibatnya rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLJ) masih terhitung tinggi yakni 36,76 persen.

Rumah tangga perkotaan yang tinggal di rumah dengan banyak anggota keluarga atau overcrowded sebesar 9,24 persen.

Sedangkan rumah tangga perkotaan yang tidak memiliki rumah sama sekali mencapai 24,52 persen dan rumah tangga perkotaan dengan sanitasi tidak layak sebanyak 16,34 persen.

Menurut Virgi, data tersebut masih sebatas rumah individu bukan kawasan, karena ada juga yang rumahnya layak namun kawasan tempat tinggalnya kurang memadai.

"Satu dari lima penduduk perkotaan tinggal di permukiman kumuh," ungkapnya.

Berdasarkan data Gambaran Permukiman 10 Kota Metropolitan di Indonesia, seluruhnya masih belum 100 persen memiliki kawasan perumahan dan permukiman yang layak.

"Semua punya luasan kumuh, punya RTLH tinggi, banyak tinggal di kawasan overcrowded housing," jelasnya.

10 Kota Metropolitan itu meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Banjarmasin, Medan, dan Palembang.

Upaya pemerintah

Sri Mulyani membeberkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah terutama melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengatasi masalah sulitnya membeli rumah karena harganya yang mahal.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah telah menanggung pajak pertambahan nilai, atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN satu persen final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.

"Kita juga membuat skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi, karena persoalan di Indonesia ada di keduanya, suplai dan demand," ujar Sri Mulyani.

Dia menambahkan, pemerintah pun menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, atau yang sering disebut dalam APBN kita FLPP.

"Pemerintah juga memberikan subsidi selisih bunga (SSB). Pemerintah pun membuat bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Jadi kita seolah-olah nabung tapi sebenarnya nyicil rumah," paparnya.

Pemerintah menargetkan 200 ribu unit rumah yang akan mendapat subsidi FLPP pada tahun ini dengan alokasi anggaran mencapai Rp19,1 triliun.

Sementara sepanjang 2010 hingga semester I-2022 pemerintah telah memberikan subsidi bagi 1,38 juta rumah dengan total pembiayaan APBN mencapai Rp85,7 triliun.