Kapal Pengangkut Sembako untuk Pedalaman RI–Malaysia Masih Mogok Operasi, Wabup Nunukan: Kami Ingin Perhatian Bulog

Mereka menuntut adanya jaminan keamanan bongkar muat dan operasi kapal, saat memuat Sembako untuk kebutuhan warga pedalaman.

Wakil Bupati Nunukan Hanafiah mengatakan, Pemkab Nunukan memahami apa keinginan dan tuntutan para pemilik kapal, nakhoda, dan ABK yang selama ini menjadi penopang bagi kebutuhan Sembako di wilayah terisolasi.

"Sudah ada pernyataan dari Bupati masalah itu. Artinya terhadap sembako tertentu, diperbolehkan. Supaya masyarakat kita tetap terlayani untuk Sembako, khususnya wilayah pedalaman yang terpencil di Kabupaten Nunukan atau biasa disebut wilayah tiga," ujarnya, Rabu (29/6/2022).

Hanafiah tidak membantah, ketergantungan Kabupaten Nunukan terhadap barang-barang dari Negeri Jiran masih belum memiliki solusi.

Meski pada prinsipnya, pemerintah daerah juga menginginkan produk dalam negeri sebagai tuan rumah yang memiliki kedudukan tinggi di hati warga negaranya.

Namun tidak bisa dipungkiri, dan perlu menjadi catatan, negara belum mampu mewujudkan hal itu di perbatasan.

"Kita memiliki harapan untuk masalah cinta produk dalam negeri dengan bekerja sama dengan Bulog. Akan tetapi kita lihat sendiri, harga barang yang dikirim Bulog ke Nunukan, masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di Nunukan," katanya menyayangkan.

Persoalan harga, menurut Hanafiah, menjadi pokok masalah dalam penerapan cinta produk dalam negeri, maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Ia memberi contoh, harga gula pasir Bulog untuk Kabupaten Nunukan, dibanderol Rp 13.000 sampai Rp.14 000 per kg.

Sementara gula pasir Malaysia dengan mutu yang sama, biasa dibeli masyarakat di Nunukan dengan harga Rp 12.000.

Selain itu, meskipun sebenarnya pemerintah pusat sudah memprogramkan Tol Laut atau Jembatan Udara (Jembara) untuk distribusi sembako ke perbatasan.

Faktanya, program tersebut belum terlalu efektif, dan belum mampu menutup persoalan kebutuhan pokok bagi perbatasan RI–Malaysia ini.

"Kita sebenarnya berharap dari Bulog yang harus intervensi. Karena sembako kan dimotori atau dikoordinasi Bulog. Mestinya Bulog yang harus banyak berkiprah dalam hal pemenuhan kebutuhan sembako di wilayah perbatasan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hanafiah menegaskan bahwa pemerintah daerah memberi perhatian khusus atas aksi mogok kapal kapal pengangkut Sembako ke pedalaman.

Hanafiah juga mengakui, barang-barang Malaysia yang masuk ke Nunukan merupakan sebuah tradisi sejak dahulu.

Pertukaran adat, budaya dan hubungan kekerabatan masyarakat perbatasan, secara alami menciptakan perdagangan tradisional.

Hal tersebut kemudian disebut sebagai sebuah kearifan lokal. Sebuah perjanjian dan kesepakatan tidak tertulis, yang menjadi azas pemakluman di wilayah ini.

Sayangnya, kearifan lokal ini terus terusik dengan masifnya penangkapan oleh aparat yang mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi para tukang kapal.

"Memang masalah bahan bahan pokok menjadi problem semua perbatasan. Pemkab Nunukan akan kembali memanggil para tukang kapal yang mogok, kita rumuskan bersama mencari solusi dan mencoba memenuhi tuntutan mereka," kata Hanafiah.

Sebelumnya diberitakan, sekitar 10 kapal kargo yang rutin mengirim Sembako dan kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman mogok operasi.

Mereka menuntut kejelasan sikap dari Pemerintah Daerah, sekaligus komitmen aparat keamanan di perbatasan RI – Malaysia, untuk tidak terus menerus melakukan penangkapan.

"Di mana kearifan lokal yang selama ini menjadi kesepakatan sejak Nunukan belum terbentuk? Kapal kami akan mogok operasi sampai ada kejelasan dan jaminan keamanan bagi kami," ujar Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman, Baharuddin Aras, Senin (27/6/2022).

Sementara ini, kapal-kapal pedalaman yang mogok masih untuk kapal dengan trayek Nunukan–Sebuku.

Kapal-kapal tersebut memilih tidak berlayar dan menancapkan jangkar di sejumlah dermaga tradisional seperti, Dermaga Inhutani, Dermaga Jalan Lingkar, dan Dermaga Sei Bolong.