Dukungan Bupati hingga Tokoh Adat di Papua Barat Soal DOB Dikirim ke Presiden Jokowi

Dokumen deklarasi dukungan yang dikirimkan oleh Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw itu dikirimkan juga kepada pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara serta sejumlah menteri mulai dari wapres, ketua MPR, ketua DPR, menko polhukam, mendagri, menkeu, dan staf kepresidenan. 

Isi deklarasi itu menegaskan kebulatan sikap Papua Barat dari tingkat pemimpin hingga masyarakat dari berbagai latar belakang untuk pemekaran.

"Bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat dan para bupati, wali kota se-Provinsi Papua Barat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, perempuan, tokoh pemuda mewakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat menyatakan berkomitmen mendukung implementasi kebijakan otsus di Tanah Papua," dikutip dari salah satu isi butir deklarasi, Kamis (16/6/2022.

DOB dan Otsus diminta dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai NKRI.

Sebelum dikirimkan kepada presiden, deklarasi dukungan telah dibacakan di hadapan Forum raker bupati/wali kota se0Provinsi Papua Barat di Gedung PKK, Arfai, 14 Juni 2022.

Pj Gubernur Paulus Waterpauw turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen deklarasi bersama para bupati, wali kota, dan tokoh masyarakat Papua Barat.

Sejumlah tokoh yang turut menandatangani adalah Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Kaimana Freedy Thie, Wakil Bupati Sorong Selatan Wempi Wely Rengkung, tokoh masyarakat Ayamaru Marthen Nauw, tokoh agama Pdt Zadrak Simbiak, serta sejumlah tokoh lainnya.