Ratusan Petani di Bima Blokade Jalan Tuntut Kenaikan Harga Jagung

BIMA, KOMPAS.com - Ratusan warga di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tergabung dalam gerakan Laskar Tani NTB menggelar aksi blokade jalan di depan kantor Bupati Bima, Kamis (2/6/2022).

Mereka menuntut kenaikan harga pembelian jagung di atas Rp 4.000 per kilogram. Saat ini, jagung hasil panen petani hanya dihargai sekitar Rp 3.800 per kilogram.

Harga pembelian tersebut dianggap tidak seimbang dengan beban biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.

"Katanya harga jagung akan naik sampai di atas Rp 4.800 per kilogram, tapi fakta di lapangan saat ini masih Rp 3.800 per kilogram. Bagaimana kami bisa mengembalikan biaya produksi dengan harga pembelian itu," kata Wahyudin, salah seorang orator aksi Laskar Tani NTB.

Wahyudin mengatakan, anjloknya harga pembelian jagung saat ini membuat petani merugi. Sebab, mereka sudah mengeluarkan biaya besar untuk menanam, membeli pupuk, dan obat-obatan.

Menurutnya, sertifikat tanah yang sudah menjadi jaminan untuk meminjam modal bertani di bank juga terancam ditahan.

"Ajloknya harga jagung sangat merugikan kami sebagai petani. Belum lagi kami harus menutupi utang dengan jaminan sertifikat di bank. Maka dari itu pemerintah harus bersikap menaikkan harga pembelian jagung," ujar Wahyudin.

Daus, orator aksi lain dari Laskar Tani NTB juga menyampaikan tuntutan yang sama. Dia menekankan agar pemerintah segera membangun Perusahaan Daerah (Perumda) yang nantinya menyerap hasil pertanian masyarakat.

"Dengan adanya Perumda itu, pemerintah tentu akan bisa mengintervensi harga pembelian jagung sesuai harapan petani, termasuk komoditi pertanian lain," ungkap Daus.

Pantauan Kompas.com di lokasi, massa aksi memblokade jalan dengan cara membakar ban dan kayu.

Aksi itu membuat kemacetan panjang, bahkan sempat menuai protes dari pengguna jalan yang merasa terganggu.

Setelah 4 jam berorasi di depan kantor Bupati Bima, massa aksi membubarkan diri. Mereka menolak ditemui Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mewakili Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri.

Mereka berencana melakukan aksi jilid 2 dengan memblokade jalan di perbatasan Bima dan Dompu.

Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor (Polres) Bima AKP Herman mengakui adanya aksi blokade jalan yang membuat kemacetan tersebut.

Menurutnya, tidakan massa aksi itu bertentangan dengan maklumat Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto. Namun, karena blokade jalan tidak berlangsung lama, tak ada upaya pembubaran paksa.

"Tadi kami imbau untuk bubar mereka bubar, jadi tidak berlangsung lama. Kami bagaimana pun tetap mengedepan upaya persuasif dulu," jelas Herman.