Pembangunannya Habiskan Rp 80 Juta, Pos Pantau di Perbatasan RI-Malaysia Dianggap Tak Layak

Urgensi tersebut, sebenarnya telah diakomodasi oleh Pemerintah Daerah Nunukan, dengan membangunkan pos pantau di pinggir sungai.

Biaya pembangunannya menghabiskan anggaran Rp 80 juta.

Namun, pos pantau yang dimaksudkan untuk personel TNI agar lebih mudah menjamin keamanan WNI, dinilai kurang layak, dan tidak memenuhi standar sebagai pos jaga perbatasan.

Dikonfirmasi atas kondisi tersebut, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengatakan, Pemerintah Daerah mengusahakan pembangunan pos sebagai penguatan keamanan di areal perbatasan.

"Jadi memang pos tersebut dibangun sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat, terkait perlunya penguatan pengamanan di sekitar Sei Ular. Terutama untuk membantu warga yang tidak mengetahui secara persis batas teritorial, dan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya, Selasa (26/4/2022).

Laura menegaskan, Pos jaga Sei Ular, dibangun berdasarkan koordinasi lintas sektor dan inisiatif warga.

Atas dasar itulah, Pemkab Nunukan memfasilitasi pembangunan Pos Sei Ular dengan bantuan dunia usaha.

Harapannya, keberadaan pos dapat difungsikan secara optimal oleh aparat yang berwenang.

Kendati demikian, Laura mengakui kondisi pos tersebut, hingga saat ini belum berfungsi secara optimal.

Sementara untuk mengakomodasi permintaan Dansatgas Pamtas RI – Malaysia, Pemkab Nunukan belum ada rencana ke arah itu.

"Tentu Pemda menyadari bahwa kontribusi yang mungkin bisa diberikan terkait permasalahan tersebut, hanya sebatas penyediaan pos atas bantuan dunia usaha. Namun teknis operasional, tentu sangat tergantung dari aparatur yang berwenang," kata Laura.

Sejak dibangun sekitar Mei 2021, bangunan kayu berbentuk panggung yang menelan anggaran sekitar Rp 80 juta tersebut, mangkrak karena tidak adanya koordinasi yang baik dengan instansi keamanan.

Akibatnya, sampai hari ini, penempatan personel Satgas Pamtas RI – Malaysia, atau unsur TNI lain, belum pernah dilakukan.

Dansatgas Pamtas RI – Malaysia Batalyon Artileri Medan (Armed) 18 Komposit Buritkang Letkol Arm Yudhi Irawan mengatakan, kondisi pos tersebut butuh kelengkapan sebagaimana standar pos jaga TNI.

"Dibangunnya tidak ada koordinasi dengan Satgas Pamtas RI – Malaysia. saat serah terima jabatan kemarin, Satgas sebelumnya pernah menyinggung masalah pos milik Pemda tersebut, memang kondisinya tidak layak," ujarnya, Rabu (20/4/2022).

Sebagaimana diketahui, wilayah perairan Sei Ular, merupakan wilayah sungai yang terbagi dua. Sisi dalam, diklaim milik Malaysia, dan sisi dangkal, milik Indonesia.

Dari Dermaga Tradisional Sei Ular, masyarakat pedalaman akan melambungkan kapalnya melewati sisi sungai yang dalam untuk menuju Nunukan, pun sebaliknya.

Kondisi inilah yang sering menimbulkan kesalah fahaman, dan terjadi penangkapan oleh Malaysia.

Sejak terjadi penangkapan tujuh WNI asal Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan oleh Pasukan Gerakan Am (PGA) Malaysia pada Rabu (10/2/2021), melintasi rute Sei Ular wajib lapor.

Arus lalu lintas juga dibatasi mulai pukul 07.00 Wita sampai 17.00 Wita. Sejak itu, hampir setiap sore, masyarakat selalu menelepon Dansatgas Pamtas RI - Malaysia, untuk meminta pengawalan karena takut ditangkap Malaysia.

Yudhi sendiri mengapresiasi upaya Pemkab Nunukan yang menyediakan Pos Jaga di Sei Ular.

Hanya saja, butuh perbaikan dan kelengkapan memadai jika ingin personelnya ditempatkan di pos dimaksud.

"Keberadaan Pos pantau milik Pemda cukup baik, hanya saja, kami mohon itu dilengkapi. Kalau tahun kemarin dibangun dengan CSR, tahun ini kenapa tidak begitu juga. Kelengkapan ini berkaitan dengan keamanan personel dan tanggung jawab kami menjaga kerawanan perbatasan," kata Yudhi.