Warga Wadas Lakukan Aksi di Depan Mabes Polri dan Laporkan Kapolda Jateng Ke Propam

Pelaporan itu buntut ricuhnya momen pengukuran tanah yang dilakukan BPN didampingi aparat gabungan, awal Februari lalu.

Tak hanya itu. Mereka juga menggelar aksi damai di depan Mabes Polri untuk menyatakan penolakan pembangunan tambang di desa mereka.

Laporan dan aksi damai tersebut dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), yang didukung LBH Yogyakarta, YLBHI, WALHI, PBHI, KPA, dan sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya.

"Perwakilan warga melakukan pelaporan dan pengaduan ke Divisi Propam Polri atas adanya dugaan tindakan sewenang-wenang dan ketidakprofesionalan yang dilakukan Kapolda Jateng, Wakapolda Jateng, serta Kapolres Purworejo terkait pengamanan kegiatan pengukuran tanah di lokasi IPL Bendungan Bener di Desa Wadas," kata Julian Dwi Prasetya, Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta kepada KOMPAS.com, Sabtu (26/2/2022)

Julian menyebut, laporan sudah dilayangkan pada Jumat (25/2/2022). Sudah diterima oleh Propam dan sudah menerima surat penerimaan surat pengaduan bernomor SPSP2/1266/II/2022/Bagyanduan.

Perwakilan warga Wadas mengunjungi beberapa instansi negara untuk mengajukan keberatan, audiensi, juga pelaporan terhadap rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener.

Kedatangan warga ke berbagai instansi ini bersama-sama dengan LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Sikap, PBH Peradi Wates, LBH Bhijak Ikadin, Walhi Yogyakarta, YLBHI, Walhi, Solidaritas Perempuan, Greenpeace, Trend Asia, LBH Ansor, dan didukung berbagai jaringan masyarakat sipil lainnya. Kegiatan tersebut terlaksana sejak Rabu hingga Jumat, pada 23 sampai 25 Februari 2022.

Perwakilan dari warga Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa dan Wadon Wadas mendatangi beberapa instansi negara.

Pada Rabu (23/2/2022), perwakilan warga mendatangi Kompolnas untuk melakukan pengaduan, sedangkan pada Kamis (24/2/2022), warga mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian ESDM RI.

"Warga juga melakukan pelaporan ke Divisi Propam Polri, Irwasum dan Kapolri serta melakukan aksi damai di depan mabes Polri," kata Julian.