Terus Bertambah, Tercatat 1.155 Kasus DBD di NTT, 8 Orang Meninggal

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Erlina R Salmun mengatakan, data dari awal Januari hingga 13 Februari 2020, angka DBD sebanyak 1.155 kasus.

"Dari 1.155 kasus DBD di NTT, delapan orang meninggal. Sedangkan 1.107 telah sembuh dan 40 orang masih menjalani perawatan medis," ujar Erlina dalam pertemuan Bakomuhas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Selasa (15/2/2022).

Jumlah itu, kata Erlina, meningkat dibandingkan dengan catatan pada 6 Februari 2022, yakni tercatat 930 kasus.

Ia mengatakan, delapan warga yang meninggal itu, berasal dari Kabupaten Ngada tiga orang. Lalu, masing-masing satu orang dari Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Tengah.

Sementara itu, dari 1.155 kasus, paling banyak di Kabupaten Manggarai Barat yakni 212 kasus.

Disusul Kota Kupang 208 kasus, Kabupaten Sikka 156 kasus, Kabupaten Sumba Barat Daya 104 kasus, dan Kabupaten Lembata 81 kasus, serta Kabupaten Belu 69 kasus. Sedangkan 13 kabupaten lainnya angka di bawah 50 kasus.

Erlina mengatakan, dari 21 kabupaten dan satu kota di NTT, hanya ada dua kabupaten yang masih kosong kasus DBD yakni Kabupaten Rote Ndao dan Alor.

Khusus untuk Kabupaten Manggarai Timur, pada pekan lalu tidak ada kasus, namun saat ini ditemukan tujuh kasus baru.

Menurut Erlina, ada sejumlah upaya yang dilakukan pihaknya untuk mencegah dan menangani DBD.

Di antaranya pendistribusian logistik bubuk abate kepada pemerintah daerah di 21 kabupaten dan satu kota, sejak Januari 2022.

Kemudian, mengunjungi beberapa wilayah yang paling banyak terdapat kasus DBD seperti Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Nagekeo dan Ngada, untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, guna memutus mata rantai penularan DBD.

"Kita juga berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, terkait pelaksanaan pencegahan dan pengendalian serta upaya-upaya yang dilakukan melalui surat menyurat, telepon maupun WhatsApp," kata Erlina.

Erlina berharap, di kabupaten dan kota bisa segera membentuk satuan tugas hingga tingkat RT dan RW, supaya bisa menekan jumlah kasus DBD di NTT.

"Kita harus segera memutus mata rantai penyebaran DBD dengan bekerja sama dengan semua pihak, sehingga masyarakat kita bisa bebas dari DBD," ujar dia.