Saat Proyek Bendungan Bener di Wadas Berujung Penangkapan Warga...

KOMPAS.com - Situasi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, pada Selasa (8/2/2022), saat aparat kepolisian menangkap sejumlah warga yang menolak pembangunan proyek Bendungan Bener.

Penangkapan warga itu terjadi saat aparat keamanan mengawal Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakuan pengukuran lahan.

Video dan foto terkait kondisi Desa Wadas saat itu segera beredar dan di media sosial dan menjadi sorotan masyarakat. Bahkan, di Twitter warganet memunculkan tagar Wadas Melawan.

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau dan sebagainya. Saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang mengayam besek (kerajinan bambu) pakai pisau. Langsung dibawa polisi," kata Siswanto (30), warga Desa Wadas kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa (8/2/2022) malam.

Ganjar juga menjelaskan, usai terjadi konflik di Desa Wadas, dirinya menerima banyak telepon yang menanyakan soal penangkapan warga tersebut. 

"Yang menanyakan terkait hal ini. Setelah saya telepon satu-satu, ternyata banyak yang tidak paham. Makanya, hari ini saya ingin memberikan keterangan agar semuanya jelas," ucap Ganjar saat konferensi pers di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022).

Sejak 2013, gugatan sudah banyak

Ganjar menjelaskan, proses pembangunan Bendungan Bener itu sudah dimulai pada tahun 2013.

Saat itu, kata Ganjar, proses dialog sudah dibangun dengan seluruh warga desa.

"Saat proses berlangsung sejak 2013 lalu, kami selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat. Memang gugatan cukup banyak, semua kita ikuti prosesnya. Sampai detik kemarin ada gugatan kasasi yang sudah punya kekuatan hukum tetap (inkrah) dan harus kita laksanakan," kata dia.

Seperti diketahui, saat tahap pengukuran oleh BPN itu terjadi bentrokan yang berujung penangkapan.

Namun, kata Ganjar, pengukuran dilakukan BPN di lahan milik warga yang setuju.

"Jadi pengukuran kemarin untuk warga yang sudah sepakat. Untuk yang belum, kami takkan melakukan pengukuran dan kami menghormati sikap mereka yang masih menolak," ucapnya.

Dari catatan Ganjar, dari total 617 bidang luas lahan yang dijadikan lokasi penambangan quarry Bendungan Bener, ada 346 bidang sudah setuju. Sementara yang menolak terdapat 133 bidang.

Buka ruang dialog

Ganjar mengatakan, langkah dialog sudah dilakukan dengan warga yang masih menolak.

Ganjar pun sudah meminta Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog antara pihak pro dan kontra.

"Namun masyarakat yang belum setuju belum hadir. Komnas HAM sampai mendatangi ke Wadas untuk terus meyakinkan. Kami sebenarnya menunggu-nunggu adanya pertemuan, sehingga kami bisa sampaikan dan kami bisa jawab apa yang mereka tanyakan," pungkasnya.

Proyek strategis nasional

Ganjar menyebutkan bahwa proses pembangunan Bendungan Bener di Wadas merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Percepatan pembangunan dilakukan karena bendungan itu akan mampu menjadi sumber air bersih, sumber energi listrik, pariwisata dan lain-lainnya.

Selain Bendungan Bener, Ganjar menyebut ada 13 proyek bendungan lain yang masuk proyek strategis nasional.

Lima bendungan di antaranya sudah diresmikan, yakni Bendungan Jatibarang, Bendungan Gondang Karanganyar, Pidekso Wonogiri, Logung Kudus dan Randugunting Blora.

"Yang lainnya masih dalam proses, termasuk Bendungan Bener ini," jelas mantan anggota DPR RI periode 2004 sampai 2013 tersebut.

Alasan warga menolak

Siswanto mengatakan, salah satu alasan penolakannya terhadap proyek Bendungan Bener adalah pemerintah dianggap tidak menaati aturan soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo.

Proyek tersebut, lanjur Siswanto, tidak memberikan keuntungan kepada warga, namun justru mengancam keselamatan warga.

"Perbukitan Wadas itu penyangga Bedang Menoreh yang rawan bencana terutama tanah longsor. Jadi tidak bisa jadi penambangan. Akan tetapi, entah bagaimana RTRW berubah kalau kawasan Wadas boleh ditambang," ujar Siswanto, melalui sambungan telepon Rabu (9/2/2022).

Lalu, Siswanto mengatakan, masyarakat Wadas secara turun temurun sudah memahami kondisi daerahnya, bahkan jauh sebelum ada kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Sebagaimana diketahui, quarry merupakan lokasi penambangan tanah atau batuan yang akan menjadi material pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo.

Lalu, Siswanto menjelaskan, sejak 2018 warga yang menolak proyek itu sudah berusaha segala cara agar rencana penambangan Quarry dibatalkan.

Namun hasilnya selalu gagal. Upaya hukum PTUN pun juga ditolak.

"Sudah berupaya berkali-kali, ngirim surat ke DLH, ketemu berbagai tokoh. Sampai gugatan kami di PTUN juga ditolak," tandasnya.

(Penulis : Kontributor Magelang, Ika Fitriana, Kontributor Semarang, Riska Farasonalia | Editor : Ardi Priyatno Utomo,Teuku Muhammad Valdy Arief)