Ganjar Pranowo Buka Suara soal Polemik Pengisian Perangkat Desa di Blora

Untuk mengusut polemik tersebut, Ganjar telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk membuka kanal aduan.

"Saya sudah telepon Pak Arief (Rohman, Bupati Blora) untuk membuka kanal aduan, sehingga didengerin aja," ucap Ganjar di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Leteh, Rembang, Rabu (2/2/2022).

Menurut Ganjar, banyak polemik ataupun persepsi berseliweran terkait proses pengisian perangkat desa yang melibatkan sekitar 194 desa dengan jumlah lowongan sebanyak 857 jabatan.

"Kan semua persepsi tuh, persepsinya ada yang nyogok katanya, ada yang karena saudara lurahnya, ada CAT tesnya yang memang tidak bagus, dibuktikan saja," kata dia.

Bahkan, terkait adanya permasalahan tersebut, Ganjar mengaku sudah banyak warga yang mengadu kepadanya.

"Bahkan sudah lapor banyak ke saya, dan ada yang marah-marah ke saya, sudah ada yang saya telepon bahkan waktu saya telepon ternyata dia rekam, terus diupload sendiri, enggak izin juga sama saya, tapi enggak apa-apa hehehee, wong intinya penjelasannya bagus, laporkan polisi atau ombudsman," terang dia.

Tak cuma itu, politikus PDI-P ini juga telah berkomunikasi dengan Ombudsman dan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dinpermadesdukcapil) Provinsi untuk mengambil sampel terkait permasalahan tersebut.

"Apakah benar terjadi demikian? Maka bisa jadi terjadi, tapi bisa jadi ya memang pada saat proses tes mungkin tidak memenuhi syarat," ujar dia.

Sepengatahuannya, proses seleksi menggunakan CAT (Computer Assisted Test) selama ini sudah cukup bagus dan dirinya sempat memberikan contohnya.

"Jadi begitu anda mengisi nomor satu jawabannya A benar selesai dapat skor langsung keluar skornya, 2 benar skor, 3 salah langsung skornya berkurang. Jadi begitu terakhir katakan 100 soal nomor 100 dikerjakan dipejet langsung rangkingnya keluar, dan itu hasil tes yang sudah dipakai dimana-mana," jelas dia.

Meskipun demikian, Ganjar tetap memersilakan warga yang merasa dicurangi untuk mengadu. Begitu pun dengan Pemkab Blora juga harus memberikan ruang bagi mereka untuk memperjuangkan nasibnya.

"Tapi penting sih warga masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar juga mendapatkan klarifikasi yang baik, maka saya minta kawan-kawan dari Blora untuk direspons saja," kata dia.