KLHK Gugat 2 Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Kalimantan

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyebut, KLHK mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap PT RKA sebesar Rp 1 triliun atas karhutla seluas 2.560 hektar ke Pengadilan Negeri Sintang.

Sedangkan untuk PT ABS, gugatan senilai Rp 752,2 miliar atas karhutla 1.500 hektar diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kedua perusahaan tersebut digugat atas dugaan telah menyebabkan kebakaran lahan," kata Rasio dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/1/2022).

Dijelaskan, gugatan terhadap dua perusahan terkait kebakaran lahan ini harus menjadi pembelajaran bagi perusahaan lainnya, agar lebih serius mencegah dan mengendalikan kebakaran di lahan konsesi.

Dalam penindakan, KLHK akan menggunakan semua instrumen hukum, baik sanksi dan denda administratif, mencabut izin, ganti rugi, maupun pidana penjara.

"Agar pelaku jera, karena sudah banyak perusahaan yang tidak patuh kami berikan sanksi termasuk pembekuan dan pencabutan izin, tidak hanya itu banyak juga yang sudah kami gugat ganti rugi secara perdata dan dihukum pidana baik penjara maupun denda," tegas Rasio.

Rasio Sani menambahkan, kejahatan kebakaran hutan adalah kejahatan luar biasa yang mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat, merusak ekosistem dan merugikan negara.

“Ibu Menteri memerintahkan kami untuk menindak tegas tanpa kompromi, dan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan karhutla. Sekali lagi kami tegaskan kami tidak akan berhenti melawan kejahatan karhutla,” ujar Rasio.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jasmin Ragil Utomo menambahkan, saat ini ada 22 perusahaan terkait kasus kebakaran lahan dan hutan yang digugat KLHK.

“Sudah 12 perkara berkekuatan hukum tetap. Saat ini KLHK tengah mempersiapkan proses eksekusi atas perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Jasmin.