Nama Ibu Kota Negara Nusantara Ternyata Punya Relasi Sejarah Lokal di Kaltim

Hal ini diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso seperti dikutip Kompas.com di Jakarta.

Perihal nama tersebut, sejarawan lokal Kaltim, Muhammad Sarip mengatakan nama “Nusantara” punya relasi dan relevansi dengan sejarah lokal Kaltim.

Dia menjelaskan, nama Nusantara sebenarnya merupakan toponimi wilayah di timur Kalimantan sebelum dicetuskannya nama Kutai.

Nama Kutai sendiri, kata dia dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada pengujung abad ke-13 Masehi.

Cetusan nama Kutai sekaligus menjadi nama Kerajaan Kutai Kertanegara yang berpusat di Jaitan Layar, kini bernama Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Saya menemukan dokumentasi yang menyatakan bahwa Nusantara adalah nama wilayah sebelum bernama Kutai dari riset Solco Walle Tromp yang terbit 1888. Ilmuwan Belanda yang pernah menjabat Asisten Residen Oost Borneo ini termasuk orang yang meneliti manuskrip Salasilah Kutai," ungkap Sarip melalui keterangan tertulis yang dikirim kepada Kompas.com di Samarinda.

Dalam risetnya, lanjut Sarip, Tromp menulis bahwa menurut tradisi lisan setempat, sebelum Kutai menjadi nama kerajaan, kala itu wilayahnya menyandang nama Nusentara.

Teks asli versi Tromp dalam bukunya yang berjudul Uit de Salasila van Koetei menyebutkan nama yang adalah “Noesëntara”.

Tak hanya itu, kata Sarip ilmuwan lainnya, SC Knappert, memublikasikan penelitiannya tentang Kutai pada 1905.

Dalam makalahnya berjudul Beschrijving Van De Onderafdeeling Koetei, Knappert juga menulis bahwa menurut cerita penduduk asli, dulu daerah Kutai disebut Nusantara.

"Jadi, dalam konteks apresiasi terhadap khazanah kearifan lokal dalam rencana pemindahan IKN, sebenarnya penamaan Nusantara cukup representatif bagi komunitas lokal Kaltim. Opini saya ini khusus terkait aspek sejarah atau historis, di luar konteks politik dan hukum yang bukan domain kompetensi saya," pungkas pria yang pernah menerima Sertifikat Kompetensi Bidang Sejarah dari Kemdikbud-BNSP ini.