Efisiensi Anggaran, Ribuan THL Pemkot Manado Terancam Dirumahkan

Kebijakan ini berdampak salah satunya pengurangan tenaga harian lepas (THL) di lingkup Pemkot Manado. Ratusan hingga ribuan THL terancam dirumahkan.

Asisten III Sekretariat Pemkot Manado Peter Bart Assa mengatakan, ada 4.004 THL di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ribuan THL ini kontrak kerjanya berakhir pada 31 Desember 2021.

Dari jumlah itu, ada kurang lebih 1.000-an yang dirumahkan. Namun, sebagian besar masih melanjutkan kerja mulai Januari 2022 ini.

THL yang masih dilanjutkan kontraknya, itu karena ada pertimbangan dan pengecualian.

"THL yang masuk sejak Januari ini, itu yang dikecualikan. Artinya, para THL ini mereka berada di SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Bart, saat dikonfirmasi Kompas.com via telepon, Rabu (5/1/2022).

THL yang dikecualikan itu misalkan Satpol-PP, serta Dinas Damkar.

"Tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang tidak bisa tidak harus ada di setiap waktu bahkan libur mereka harus kerja," sebutnya.

Kemudian, THL di Dinas Perhubungan, PTSP, Capil, Dinas Kesehatan baik di rumah sakit sampai ke Puskesmas.

"Tenaga mereka sangat diperlukan. Kemudian juga ada tenaga-tenaga (THL) yang sangat dibutuhkan keahlian khususnya, mislanya, dia bekerja di keuangan, operator kepegawaian, serta operator program," ucapnya.

"Kemudian, tenaga kebersihan dan sopir, itu tetap masuk kerja bulan Januari. Selain dari itu di rumahkan," tambah Bart.

Lanjut dia, THL yang masih lanjut bekerja itu, juga ada prioritas dari SKPD masing-masing.

"Karena kepala SKPD yang lebih tahu kualitas tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja mereka. THL itu yang dimasukkan kepala SKPD untuk ditambahkan dalam pengecualian," tuturnya.

Bart belum bisa memberikan kepastian data jumlah THL yang dirumahkan sejak kontrak mereka berakhir pada 31 Desember 2021.

"Jumlah THL kontrak berakhir 31 Desember 2021 ada 4.004 orang, misalkan 1.000 THL guru, kesehatan 500 orang, dan lain lain, ya 1.000 lah kurang lebih dirumahkan. Tapi data pasti kita belum bisa pastikan," katanya.

Bart menegaskan, kebijakan ini dilakukan karena menjadi pertimbangkan dalam rangka efisiensi anggaran.

"Karena masih di masa pandemi Covid-19, kemudian pendapatan defisit dibandingkan dengan belanja. Jadi terget rencana belanja itu melampaui dari rencana artinya prediksi atau potensi pendapatan," ungkapnya.

Dia menuturkan, karena masih pandemi, potensi pendapatan itu tidak bisa secara pasti menentukan dan memastikan pendapatan akan dapat seperti perencanaan.

"Karena pengalaman 2020 dan 2021, yang dianggarakan itu untuk pendapatan tidak capai jauh, cuma capai 60 persen dari target," ucapnya.

Menurut dia, ini yang dikhawatirkan oleh Pemkot Manado.

Jadi, kekhawatiran ini yang menyebabkan harus ada kiat-kita bagiamana caranya untuk mencegah jangan sampai terjadi kepailitan.

"Jangan hal-hal yang sifatnya harus dibayarkan dan merupakan skala prioritas tertinggi itu tidak terbayar karena kita defisit, namun terjadi pemborosan dikegiatan-kegiatan tertentu yang nyata-nyata itu masih bisa kita reduksi pemborosanya," paparnya.

Dijelaskanya, banyak THL yang datang kantor tapi tidak bisa bekerja sesuai kemampuanya.

"Oleh karena itu, masa satu dua bulan ini sebagai evaluasi untuk menempatkan THL ini sesuai dengan bidang kerja yang bisa atau mampu untuk kerjakan," katanya.

"The right man on the right job. Dan arahan Pak Wali Kota Andrei Angouw, penempatan THL itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan ataupun karena kenalan atau karena apa," ujar Bart.

Jadi, THL yang dirumahkan saat ini sementara dilakukan evaluasi Januari-Februari.

Setelah hasil evaluasi dapat, maka Maret akan dipanggil kembali. Tapi, apakah akan dipanggil kembali semuanya atau hanya sebagian itu diperceyakan kepada kepala SKPD masing-masing.

"Jadi mereka (kepala SKPD) yang menetapkan siapa yang akan dipanggil kembali. Prinsipnya adalah SKPD harus mampu untuk melakukan efisiensi tenaga THL ini di lingkup SKPD mereka," sebutnya.

"Jika ada THL yang dipanggil kembali, berarti ada dasar-dasar pertimbangan hasil evaluasi dari kepala SKPD masing-masing," tandas Bart.