Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Blora Mulai Memanas, Masyarakat Berunjuk Rasa

Salah seorang warga Desa Plantungan, Janiyatin mengatakan dugaan jual beli jabatan perangkat desa berawal dari oknum suami kepala desa yang menawarkan jabatan kepala urusan (kaur) di pemerintah desa tersebut.

Namun, tawaran tersebut tidaklah gratis. Ia diminta menyiapkan uang puluhan juta agar anaknya dapat menduduki jabatan tersebut.

"Pak Ahmad Hanafi itu datang ke rumah saya, anak saya ditawarin sebagai perangkat desa, disuruh menyiapkan uang Rp 50 juta terus pas pada hari itu datang dia bilang dapat telepon dari pihak kidul, dan untuk uang muka langsung Rp 35 juta cash," ujar Janiyatin saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Blora, Kamis (23/12/2021).

Namun, karena diminta untuk menyiapkan uang sebanyak itu, Janiyatin langsung menolak tawaran tersebut.

"Terus saya mengundurkan diri wong saya orang enggak punya, enggak punya uang sebanyak itu," kata dia.

Sementara itu, anak Janiyatin yakni Muslimin membenarkan ucapan yang disampaikan ibunya dalam orasi tersebut.

"Pokoknya disuruh menyiapkan paling enggak Rp 50 juta, lowongan kaur," ujar Muslimin kepada wartawan.

Padahal sedari awal, Muslimin tidak ada niat untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pengisian perangkat desa tersebut.

"Ya spontanitas ya mundur lah. Saya enggak daftar jadi perangkat desa," kata dia yang juga menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Plantungan tersebut.

Sekadar diketahui, puluhan warga Desa Plantungan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, menggelar demonstrasi terkait pengisian perangkat desa (perades).

Aksi tersebut digelar di Kantor Bupati Blora pada Kamis (23/12/2021). Dalam aksinya, mereka menuntut pelaksanaan perades untuk dibatalkan. Selain itu, mereka juga menuntut pembubaran panitia Perades Plantungan.

Puluhan warga tersebut juga membawa berbagai macam tulisan yang berbunyi, "Panitia selalu menghilang saat dibutuhkan", "Janjimu mengayomi masyarakat buktinya menantang rakyat", "Batalkan Perades Plantungan", hingga  "Kami tidak mau ada jual beli jabatan".