Kasus Korupsi Masker, Eks Pejabat Dinkes Banten Divonis 4 Tahun Penjara

SERANG, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang memvonis empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada eks pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten Lia Susanti.

Terdakwa Lia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 15.000 masker medis untuk penanganan Covid-19 yang merugikan negara Rp 1,6 miliar.

Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo dalam amar putusannya mengatakan bahwa terdakwa Lia melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lia Susanti dengan pidana penjara selama empat tahun dan menjatuhkan pidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan," kata Slamet di Pengadilan Tipikor Serang. Senin (29/11/2021).

Slamet menyebutkan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan sebelum memberikan hukuman kepada Lia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan masker.

Hal yang memberatkan, Lia dianggap telah menyalahgunakan jabatan yang diberikan sehingga merugikan keuangan negara, tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yakni, berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan, dan terdakwa belum permah tersangkut kasus hukum.

"Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (anak)," ujar Slamet.

Vonis yang diberikan hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan jaksa dari Kejati Banten.

Jaksa memberikan hukuman lima tahun dan enam bulan penjara, serta denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan penjara.

Menanggapi vonis tersebut, penasehat hukum dan terdakwa Lia mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu mempertimbangkan melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding.

"Saya pikir-pikir," kata Lia melalui layar monitor dari Rutan Pandeglang saat ditanya hakim menanggapi vonis tersebut.

Harga satuan masker di-mark up

Sebelumnya, kasus korupsi ini bermula dari pengadaan sebanyak 15.000 helai masker medis jenis KN95 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinkes Banten.

Masker ini dipergunakan untuk tenaga medis dalam penanganan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020.

Pemprov Banten kemudian mengalokasikan anggaran senilai Rp 3,3 miliar dari dana bantuan tidak terduga (BTT) tahap II Provinsi Banten.

Namun, dalam proses pengadaan terdakwa Lia bersama terdakwa Wahyudin Firdaus selaku Direktur PT Right Asia Medika (RAM) Wahyudin Firdaus dan koleganya Agus Suryadinata, melakukan mark up harga satuan masker dari Rp 70.000 menjadi Rp 220.000 per buah.

Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa terdakwa Lia Susanti selaku PPK menujuk PT RAM sebagai penyedia jasa pengadaan masker.

Padahal, penunjukkan PT RAM oleh Lia menyalahi perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, PT RAM tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

Terdakwa Lia juga membiarkan Direktur PT RAM Wahyudin Firdaus memberikan usulan harga masker yang sudah di-mark up.

Padahal, harga dari PT Berkah Mandiri Manunggal (BMM) selaku penyuplai masker untuk PT RAM memberikan harga sebesar Rp 88.000 per buah dengan total sebesar Rp 1,3 miliar.

Setelah adanya persetujuan dan perintah kerja, proyek pengadaan masker kemudian dikerjakan oleh Agus Suryadinata dengan meminjam PT RAM.

Agus menjanjikan kepada Wahyudin fee atau komitmen peminjaman bendera senilai Rp 200 juta.