Pemkab Blitar Verifikasi Data ASN yang Diduga Terima Bansos Selama Pandemi

Plt. Kepala Dinas Sosial Tuti Komaryati meyakini terdapat sejumlah ASN atau pensiunan ASN di lingkungan Pemkab Blitar yang masuk DTKS dan turut menerima beragam bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

"Bisa jadi ada. Sedang saya analisa datanya. Kota (Blitar) saja ada, apalagi kabupaten ya pasti ada," ujar Tuti saat dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon, Jumat (26/11/2021).

Meski demikian, Tuti belum dapat menyampaikan jumlah ASN yang diduga menerima bantuan karena proses verifikasi masih berlangsung di dinas yang dia pimpin.

Pihaknya sedang melakukan verifikasi ratusan ribu nama dalam DTKS Kabupaten Blitar terbaru yang disandingkan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Kami juga masih berkoordinasi dengan pihak inspektorat dalam proses verifikasi ini," tambahnya.

Dia membenarkan kemungkinan masuknya sejumlah nama ASN atau pensiunan ASN dalam DTKS terjadi selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, selama pandemi Covid-19 memang terjadi lonjakan jumlah warga Kabupaten Blitar yang masuk DTKS.

"Iya terjadi kenaikan tajam (selama pandemi). Tapi kalau sampai tiga kali lipat ya enggak, mungkin dua kali lipat lebih," ujarnya.

Meski tidak menyebutkan angka pastinya, Tuti memastikan DTKS terbaru Kabupaten Blitar jumlahnya di atas 200.000 nama warga.

Tuti menegaskan, pihaknya akan mengikuti ketentuan pemerintah pusat jika memang ada larangan ASN atau pensiunan ASN masuk DTKS yang dikelola Kementerian Sosial.

"Ya kalau ketentuan pusat memang tidak boleh, ya kita akan ikuti. Kita verifikasi dulu, kita teliti dulu. Mungkin dalam 3 atau 4 hari ke depan sudah selesai," ujarnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial diketahui menggelontorkan beragam paket bansos kepada warga yang ada di daftar DTKS selama pandemi Covid-19.

Daftar warga yang ada di DTKS yang dikelola Kementerian Sosial melonjak di semua daerah selama pandemi Covid-19 di tengah roda ekonomi yang melambat akibat pandemi.

BPK disebut sedang melakukan audit DTKS terbaru dan menemukan dugaan adanya puluhan ribu PNS dan pensiunan PNS masuk DTKS dan turut menerima bansos pemerintah.

Pekan lalu Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut adanya dugaan PNS atau ASN dan pensiunan PNS sebanyak 31.624 turut menjadi penerima sejumlah paket bansos.