Penerima Bansos di Kota Blitar Naik Hampir 2,5 Kali Lipat Selama Pandemi, 9 PNS Masuk DTKS

Lonjakan penerima beragam paket bansos itu terlihat dari kenaikan jumlah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Blitar dari 25.589 jiwa pada awal 2020 menjadi 61.155 jiwa pada awal 2021.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Priyo Istanto mengatakan, lonjakan jumlah penerima bansos terjadi akibat banyaknya pengajuan warga untuk masuk ke DTKS. Mereka terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Priyo mengungkapkan, terdapat 8.794 keluarga yang terdiri dari 25.589 warga Kota Blitar yang masuk DTKS berdasarkan pengesahan Januari 2020.

Jumlah DTKS Kota Blitar, lanjutnya, melonjak drastis di tahun 2021 menjadi 20.253 keluarga yang terdiri dari 61.155 jiwa.

Jumlah itu setara dengan 40 persen dari total populasi Kota Blitar sebanyak 150.000 jiwa.

"Bisa dipahami karena pandemi membuat ekonomi masyarakat menjadi sulit sehingga terjadi lonjakan penerima bansos," Priyo kepada Kompas.com, Kamis (25/11/2021).

Sembilan PNS masuk DTKS

Banyaknya jumlah pengajuan warga untuk dapat menerima bansos dari pemerintah, kata Priyo, sempat membuat Dinas Sosial Kota Blitar kewalahan dalam melakukan verifikasi.

Hal itu, menurut Priyo, menjadi sebab masuknya sembilan warga Kota Blitar yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di daftar DTKS Kota Blitar.

"Jadi ketika jumlah usulan dari RT dan RW itu banyak verifikasi yang kita lakukan sampai ada yang terlewat," jelas Priyo melalui telepon.

Selain banyaknya pengusulan nama baru untuk dimasukkan ke DTKS, lanjut Priyo, masuknya nama PNS ke DTKS juga terjadi lantaran adanya PNS yang masih berada dalam satu kartu keluarga (KK) dengan orangtuanya.

Padahal, jelasnya, orangtua PNS tersebut masuk dalam daftar DTKS.

"Ada satu kasus dimana seorang PNS masuk DTKS karena terbawa oleh ibunya yang sudah lebih dulu masuk DTKS. Jadi kebawa ibunya karena masih satu KK," tuturnya.

6 PNS terima bantuan

Menurut Priyo, sembilan PNS yang terlewat dari proses verifikasi sehingga masuk DTKS Kota Blitar itu, tidak semuanya telah menerima bansos.

Hanya enam di antaranya yang telah menerima bansos, ujarnya, yaitu empat orang menerima bantuan tunai (BST) dan dua sisanya menerima bantuan pangan (BNPT).

Priyo tidak memerinci jumlah bansos yang telah diterima masing-masing dari enam PNS tersebut, tetapi memastikan mereka telah mengikuti prosedur untuk dikeluarkan dari daftar DTKS.

Menurut Priyo, pihaknya belum menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kementerian Sosial terkait bantuan yang sudah telanjur diterima enam PNS tersebut.

"Sampai sekarang belum ada petunjuk apakah bansosnya dikembalikan atau bagaimana," ujarnya.

Priyo menggarisbawahi proses yang berawal dari audit BPK ini masih berlangsung sehingga mekanisme penyelesaiannya masih belum ditetapkan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial menggelontorkan beragam paket bansos kepada warga yang ada di daftar DTKS.

Daftar warga yang ada di DTKS yang dikelola Kementerian Sosial sendiri mengalami lonjakan jumlah di semua daerah selama pandemi Covid-19.

BPK disebut sedang melakukan audit DTKS terbaru dan menemukan dugaan adanya puluhan ribu PNS dan pensiunan masuk DTKS dan turut menerima bansos pemerintah.

Pekan lalu Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut adanya dugaan PNS dan pensiunan PNS sebanyak 31.624 turut menjadi penerima sejumlah paket bansos.