Kasus Sengketa Lahan Berujung Blokade Jalan, Danlanud Pattimura: Ada yang Provokasi Warga

Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnr Andreas Ardianto Dhewo mengatakan, aksi blokade jalan itu dilakukan karena warga terhasut oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kepentingan tertentu.

Andreas menuturkan, ada oknum yang sengaja memprovokasi warga bahwa pihak Lanud mendata di semua area untuk mengambil alih lahan tersebut.

"Ada oknum-oknum yang punya kepentingan politik itu memprovokasi warga bahwa Lanud melakukan pendataan dan meminta surat pernyataan di semua area," kata Andreas kepada wartawan di Lanud Pattimura, Rabu.

"Padahal yang kita lakukan hanya di area kita di Kampung Pisang. Hanya di sertifikat milik kita dan yang bukan sertifikat tidak ada urusan, termasuk Wailawa,” imbuhnya.

Ia juga membantah ada intimidasi dari pihak TNI AU saat berada di lokasi tersebut.

“Tidak demikian dan tidak ada intimidasi. Itu tadi kita latihan Danmars dan itu SOP di mana latihan yang dilakukan memang harus memegang senjata. Jadi selain latihan kita amati situasi lingkungan kita,” ungkapnya.

Lahan milik TNI AU

Andreas menjelaskan, lahan yang disengketakan itu merupakan milik TNI AU.

Menurut Andreas, sekitar 50 kepala keluarga yang menempati lahan tersebut hanya diizinkan tinggal dan bukan menempati selamanya, apalagi menjual ke orang lain karena telah bersertifikat.

“Sesuai data hanya 22 KK di area Wailawa dan 22 KK di area Kampung Pisang. Bukan 250-an KK yang digemborkan oknum-oknum tertentu,” jelasnya. 

Andreas mengatakan, klaim warga atas kepemilikan tanah yang mereka tempati saat ini sangat tidak berdasar.

Sebab lahan tersebut secara sah merupakan milik negara yang dikuasakan kepada TNI AU.

Menurutnya, warga yang menempati lahan tersebut hanya memiliki sertifikat hak pakai dan bukan hak kepemilikan.

“Dulu orang yang tinggal di Tawiri dan Wailawa adalah para prajurit TNI AU dan para PNS TNI AU yang diberikan karena tanah kita banyak, sama komandan zaman itu diberikan kesempatan, silakan sambil mengamankan tanah negara kalian tinggal boleh membangun rumah semi permanen,” ungkapnya.

Namun setelah  beberapa puluh tahun kemudian banyak dari anak cucu mantan prajurit TNI AU yang mendiami tanah tersebut malah menjual tanah tersebut ke orang lain.

“Jadinya sudah ada yang ke anak cucunya dan sudah ada yang dijual ke orang lain sekarang mengklaim tanah mereka. Dikompori oknum provokator itu yang bilang bahwa bisa sertifikatkan,” ungkapnya.

“Hari ini menjadi seolah-olah pengen menjadi hak milik mereka. Padahal waktu itu diberikan kesempatan untuk tinggal di situ mengamankan tanah negara. Mereka orang-orang tua dulu prajurit TNI AU dan purnawirawan sudah menandatangani surat pernyataan untuk membangun dan tidak memperjualbelikan,” tambahnya.

Aksi tersebut dilakukan buntut dari kasus sengketa lahan antara warga dan pihak TNI AU.

Aksi pemblokiran jalan itu dilakukan setelah TNI AU mencabut plang hasil rapat komisi I DPRD Kota Ambon yang dipasang di lokasi sengketa.

Warga juga kecewa karena TNI AU tidak menghadiri rapat mediasi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Ambon.  

Adapun lahan ratusan hektar yang disengketakan antara warga dan TNI AU itu berada di tiga RT di Desa Tawiri yang diklaim TNI AU berdasarkan sertifikat Nomor 06 Tahun 2010.

Pada lahan yang disengketakan itu terdapat sekitar 50 rumah warga yang juga dilengkapi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada lahan itu.