Bupati Banyumas Minta KPK Beri Peringatan Sebelum OTT, Ini Tanggapan Ganjar

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons terkait viralnya video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang memohon kepada KPK untuk memberi tahu lebih dulu kepada kepala daerah sebelum melakukan OTT.

Cuplikan video itu disampaikan Ahmad Husein pada saat pertemuan dengan Ganjar dan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Kamis (11/11/2021).

Ganjar meminta bupati dan wali kota agar tidak takut dengan OTT KPK karena pencegahan terhadap tindak korupsi dimulai dari diri sendiri.

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu lah, jangan langsung di-OTT," kata Ganjar di kantornya, Senin (15/11/2021).

Ganjar sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Banyumas terkait hal tersebut.

Maka permintaan Bupati Banyumas itu seandainya diketahui ada indikasi maka diperingatkan lebih dahulu.

"Maka kemarin saya sampaikan, ya tidak bisa, kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, kalau OTT dikasih tahu ya 'mlayu' (lari)," ungkap Ganjar.

Ganjar menegaskan, dalam pertemuan dengan Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah memberikan rambu-rambu untuk area rawan itu.

Itu merupakan salah satu langkah memberikan informasi atau pencegahan agar kepala daerah tidak terlibat kasus korupsi bahkan kena OTT.

"Saya juga sampaikan ke bupati, dari penjelasan KPK itu, ya kita sendiri sebenarnya yang harus mencegah. Bukan kita minta untuk dikasih tahu. Tapi kita cegah diri kita jangan sampai masuk area itu. Kalau nekat ya buat saya itu harus ditangkap," katanya.

Seperti diketahui, video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein tersebut viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Husein mengatakan, para kepala daerah takut dan tidak mau di-OTT.

"Kami mohon kepada KPK sebelum OTT kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia berubah ya sudah lepas gitu, Pak. Tapi kemudian kalau tidak berubah baru ditangkap, Pak," kata Husein dalam video tersebut.

Atas beredarnya video tersebut, Husein angkat bicara. Menurut dia, cuplikan video yang beredar tidak lengkap.

Husein menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan saat acara diskusi dalam rangka koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) bersama KPK, baru-baru ini.

"Diskusi itu dalam ranah tindak pencegahan, bukan penindakan. Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak," kata Husein melalui keterangan tertulis yang dikutip," Senin (15/11/2021).

Husein menyampaikan, dalam forum tersebut sebenarnya menyampaikan enam poin. Salah satunya mengenai OTT.

"Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah, padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya," ujar Husein.

Husein berpendapat, belum tentu dengan OTT daerah tersebut keadaannya akan menjadi lebih baik.

"Yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu, karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan," kata Husein.