Gubernur Murad Ismail: Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan Secara Masif dan Terintegrasi

Menurutnya, korupsi sangat mengganggu iklim bisnis dan usaha, serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Jika dicermati dengan saksama, sebagian besar kasus korupsi yang menimpa dunia usaha, baik pengusaha swasta dan korporasi disebabkan karena berbelitnya perizinan, praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan juga pejabat publik,” kata Murad dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku, yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/11/2021).

Menurut Gubernur Maluku, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara masif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu, rapat koordinasi yang dilakukan bersama KPK dengan melibatkan para pelaku dunia usaha merupakan momentum strategis untuk membangun sinergi antarpihak dalam mencegah korupsi.

“Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sektor dunia usaha harus dilakukan dengan membenahi perangkat hukum, dan birokrasi serta sistem pelayanan perizinan dan investasi," kata Murad.

"Sehingga dunia usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik dan tidak ditemui celah, yang memungkinkan bagi pengusaha dan korporasi untuk melakukan praktek suap dan gratifikasi dalam memuluskan urusan bisnisnya,” tambah Murad.

Murad menjelaskan, niat baik mencegah dan memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

Salah satunya dengan memberi contoh yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Sehingga kita terhindar dari kemungkinan untuk memanfaatkan kesempatan dan/atau dimanfaatkan oleh orang lain, untuk memperkaya diri sendiri dan atau kelompok tertentu serta merugikan pihak lain dan masyarakat,” katanya.

Sebagai wujud komitmen bersama,akan dilangsungkan penandatanganan Deklarasi Antikorupsi oleh kalangan dunia usaha yang disaksikan langsung pimpinan KPK.

Murad berharap, komitmen tersebut dapat mendukung sepenuhnya langkah-langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di provinsi Maluku, sehingga iklim berusaha semakin sehat dan kondusif tanpa korupsi.  

Murad Ismail juga memastikan Pemprov Maluku siap untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi di wilayah Maluku.

“Kami instruksikan seluruh jajaran aparatur provinsi, kabupaten, kota untuk menindaklanjuti komitmen antikorupsi ini dengan melakukan langkah-langkah terstruktur dan sistematis guna mencegah dan memberantas korupsi dalam bentuk apapun,” jelasnya.

Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi ini sendiri dihadiri Wakil Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Direktur koorsup wilayah I Brigjen Pol Didik Wijanarko, Forkopimda Maluku.