Salin Artikel

Pengelolaan Keuangan Makin Sulit Akibat Regulasi SIPD, Pemkab Fakfak Minta Bantuan Pemprov Jabar

KOMPAS.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan, pemberlakuan regulasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) membuat pengelolaan keuangan di daerahnya semakin sulit.

“Untuk SIPD, ada sistem yang belum connect antara perencanaan penganggaran dan penatausahaan. Ini tentunya akan sampai ke tingkat pertanggungjawaban. Bahkan kemarin itu sampai dua kali kami coba kerjakan, melalui sistem dan manual,” jelasnya.

Meskipun demikian, lanjut dia, dalam satu minggu terakhir proses pencairan keuangan Pemkab Fakfak masih mengalami kendala.

Hal tersebut disampaikan Ali bersama Wakil Bupati (Wabup) Fakfak Yohana Dina Hindom saat bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan di  Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/11/2021), Jabar, Senin (1/11/2021).

Ia juga menyebutkan, Pemkab Fakfak masih mengalami berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana seperti jaringan internet.

“Bahkan juga di tingkat pemerintah pusat masih ada hal yang belum final, masih ada kendala yang saat kita konsultasikan pun belum ada solusinya,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Pada kesempatan sama, Wabup Fakfak Yohana berharap, pihaknya dapat berguru kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar agar mampu mengelola keuangan negara dengan lebih baik.

“Kami datang dari ufuk timur di Papua Barat untuk bisa mendapatkan informasi sekaligus menerima apa yang menjadi kebutuhan kami di daerah terkait dengan pengelolaan keuangan negara,” kata Yohana.

Ia mengaku, pihaknya merasa kesulitan terkait perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban.

“Sejauh ini perubahan-perubahan mekanisme membuat ada kendala-kendala yang kami hadapi di daerah, dengan bagaimana penyelesaian dan realisasi keuangan daerah terutama di Kabupaten Fakfak, kami mengalami keterlambatan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Jabar Setiawan mengaku senang apabila dapat membantu masalah yang dihadapi Pemkab Fakfak.

“Kami tentu saja ingin yang terbaik untuk seluruh jajaran Pemda Fakfak, dan kami nanti akan siapkan (pembinaan) dengan teman-teman di sini," kata Setiawan.

Ia menyebutkan, pihaknya akan menyiapkan tim teknis pembinaan yang dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Ferry Sofwan Arif dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Nanin Hayani Adam.

“Kami menghadirkan narasumber yang tepat di forum ini, karena kami setiap hari berkutat dengan hal itu," imbuhnya.

Setiawan berharap, TAPD Jabar juga akan menerima feedback dari tim keuangan Kabupaten Fakfak sebagai masukan yang membangun dalam pengelolaan keuangan Jabar.

“Siapa tahu nanti ada hal-hal yang menjadi masukan dari Kabupaten Fakfak yang juga menjadi pembelajaran bagi kami," ujarnya.

Setiawan mengaku sempat membuatkan kuisioner dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua ketika Jabar menjadi kontingen terfavorit setelah kontingen Papua.

Hal tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa hubungan persaudaraan antara Jabar dengan Papua kuat.

“Ini yang membuat kami merasa bahwa sangat erat persaudaraan kita. Kami pun merasa kita harus sama-sama maju,” tuturnya.

https://regional.kompas.com/read/2021/11/02/13521231/pengelolaan-keuangan-makin-sulit-akibat-regulasi-sipd-pemkab-fakfak-minta

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke