Vaksinasi "Door to Door" Warga hingga Tingkat RW, Pemkot Blitar Jaring 2.230 Warga yang Belum Divaksin

BLITAR, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, Didik Djumianto, mengungkapkan sebanyak 2.230 warga berhasil terjaring program vaksinasi door to door sejak 20 Oktober lalu.

"Kalau dulu orang mencari vaksin, tapi setelah cakupan vaksinasi kita melebihi 100 persen dari sasaran maka sekarang ganti vaksin yang mencari sasaran penerima," ujar Didik ditemui Kompas.com di ruang kerjanya, Jumat (29/10/2021).

Didik mengatakan, ketika cakupan vaksinasi sudah mendekati 100 persen dari sasaran, jumlah kedatangan warga pada kegiatan vaksinasi massal mulai menurun.

Untuk itu, mulai 20 Oktober lalu, Satgas Covid-19 Kota Blitar memulai program vaksinasi dari rumah ke rumah.

Penyisiran itu awalnya dilakukan di tingkat kelurahan dengan dukungan dari perangkat kelurahan.

Namun setelah berlangsung satu pekan, unit penyisiran dipersempit menjadi tingkat rukun warga (RW).

"Kegiatan diawali pendataan yang dilakukan oleh perangkat RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim vaksinator yang terdiri dari 3 orang," jelasnya.

Dari 2.230 warga yang terjaring, ujarnya, paling banyak berasal dari Kecamatan Sukorejo yaitu sebanyak 1.282 orang, kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 741 orang, dan Kecamatan Sananwetan 207 orang.

Bukan hanya menjaring warga yang belum tervaksin, program itu juga berhasil menjaring warga yang belum memenuhi undangan untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua, yaitu sebanyak 437 orang dari tiga kecamatan yang ada.

Sulit data warga

Dengan populasi sebanyak sekitar 150.000 jiwa, terdapat 115.850 warga usia 12 tahun ke atas yang ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi di Kota Blitar.

Berdasarkan data dashboard cakupan vaksinasi KPCPEN per Kamis (28/10/2021) untuk seluruh kelompok sasaran, dosis pertama tercatat telah menjangkau 107,77 persen dan dosis kedua 76,46 persen.

Pada kesempatan itu, Didik juga mengungkapkan kesulitan otoritas kesehatan daerah mengetahui persis berapa sebenarnya warga Kota Blitar yang sudah tervaksin.

Pasalnya, vaksinasi massal dan fasilitas kesehatan publik harus memberikan layanan vaksinasi kepada semua warga negara tanpa memandang domisili berdasarkan kartu tanda penduduk.

Sementara tidak semua yang divaksin di Kota Blitar adalah warga setempat.

Masalah tersebut, kata Didik, tidak hanya dihadapi otoritas kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Blitar namun juga daerah-daerah lain di Indonesia.

"Dan saya dengar, melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kami akan meminta data cakupan vaksinasi setiap daerah dengan pemilahan sasaran tervaksin berdasarkan data kependudukannya," terang Didik.

Data tersebut, kata dia, penting sebagai bahan pembuatan strategi untuk melanjutkan program percepatan vaksinasi.

Tanpa data riil terkait jumlah penduduknya yang sudah dan belum tervaksin, kata Didik, cukup sulit merumuskan strategi yang efektif menuntaskan vaksinasi.