Warga Blokade Jalan ke "Waduk Jokowi", Pengerjaan Proyek Terhenti

Akibatnya, PT Brantas Abipraya selaku kontraktor pembangunan Waduk Krueng Keureuto itu tidak bisa mengambil material tanah dan pengerjaan proyek terhenti sementara.

Blokade jalan itu sebagai bentuk protes, karena belum selesai proses ganti rugi lahan.

Dengan demikian, pengambilan tanah untuk pengerjaan waduk terbesar di Aceh itu dihentikan sementara.

Kepala Desa Blang Pante, Marzuki Abdullah menyebutkan, pemilik lahan mendukung pembangunan waduk yang diresmikan Presiden Joko Widodo itu.

Bahkan, nama waduk itu pun populer dengan sebutan masyarakat lokal dengan nama Waduk Jokowi.

“Namun soal tanah, itu harus diganti rugi dulu. Tanah itu harta masyarakat, jadi harus diizinkan dan diganti rugi secepatnya,” kata Marzuki.

Dia menyebutkan, pemerintah desa sudah berkali-kali menyurati Balai Sungai Wilayah Sumatera 1 untuk proses pembayaran lahan warga.

“Termasuk kita surati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, BPN Aceh Utara dan lainnya. Ini bukan warga tak mendukung pembangunan ya, kita dukung. Tapi hak rakyat juga harus diberikan,” kata dia.

Sebelum pelunasan lahan dipenuhi, maka seluruh proses pengambilan tanah dihentikan sementara waktu.

“PT Brantas Abipraya kita minta hentikan dulu proses pengambilan tanah. Tunggu sampai proses pembayaran lunas semua untuk seluruh warga. Saya lupa detailnya, tapi ratusan pemilik lahan,” kata Marzuki.

Saat ini, warga memblokade jalan dengan menimbun tanah di jalur kendaraan, sehingga mobil tak bisa melintas untuk mengangkut material tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto.

Sementara itu, Manajer PT Brantas Abipraya Gea Fahmi belum memberikan respons saat coba dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo hadir ke pedalaman Aceh Utara itu untuk meresmikan pembangunan Waduk Krueng Keureto pada 9 Maret 2015.

Masyarakat setempat sampai menyebut waduk itu sebagai Waduk Jokowi.