Temuan BPK, Pemkab Jember Alami Kerugian Rp 200 Miliar

Hasil pemantauan tersebut, BPK menemukan Pemkab Jember mengalami kerugian sebanyak Rp 200.579.617.399. Nilai kerugian yang fantastis itu berasal dari 1.361 kasus.

Rinciannya, pertama kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebanyak 246 kasus dengan nilai Rp 9.669.885.481. Seluruh kasus itu diterbitkan SK pembebanan.

Kedua, kerugian daerah yang masih berupa informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK sebanyak 559 kasus senilai Rp 187.427.065.920 dan aparat pengawasan fungsional sebanyak 556 kasus senilai Rp 3.482.665.998.

Jumlah kerugian daerah yang sudah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 29.081.847.493. Sedangkan sisa yang masih harus disetorkan sebesar Rp 171.497.769.906.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku sudah mendapatkan surat BPK tersebut. Ia menilai kerugian itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan,” kata Itqon kepada Kompas.com di DPRD Jember, Kamis (30/9/2021).

DPRD Jember akan melaporkan temuan BPK itu kepada aparat penegak hukum. Temuan itu tidak bisa dibiarkan agar tidak memunculkan masalah baru.

“Misal DPRD masih menunggu audit investigasi, itu kewenangan BPK pusat, kami belum tau kapan turun ke Jember,” papar dia.

Itqon menyebut, pembuatan laporan itu terlebih dulu dibahas dengan sejumlah tenaga ahli DPRD Jember.

“Semangat kami agar ini tidak menjadi beban pada siapapun pada kepala daerah,” tutur dia.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto sudah mendatangi BPK terkait termuan tersebut.

“Ada dua poin yang kami sampaikan ke BPK,” kata dia.

Pertama, terkait masalah Rp 31 miliar yang harus bisa dibayarkan pada pihak ketiga sesuai rekomendasi BPK. Untuk itu, bupati membentuk tim komunikasi audit guna membantu melihat dokumen yang ada.

Tim audit itu terdiri dari Kepolisian, Kejari, BPKAD, Inspektorat dan perguruan tinggi.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada selisih kelebihan harga Rp 4 miliar,” jelas dia.

Tim audit merekomendasi Bupati Jember untuk membayar sebanyak Rp 27 miliar. Namun dengan catatan proyek yang digarap pihak ketiga ada sisi kemanfaatan. Seperti pengadaan wastegel di sekolah yang tidak terpakai karena sekolah libur sebab Covid-19.

“Itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat,” tambah dia.

Poin kedua, kata dia, terkait dana Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ia menilai temuan BPK itu akan dilaporkan kepada penegak hukum karena Pemkab Jember tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusi pertanggungjawaban dana tersebut.

“Karena kami akan kehilangan waktu cukup banyak. Bisa butuh waktu setahun,” tambah dia.

Hendy menyerahkan kasus itu kepada penegak hukum. Untuk pembuatan laporan, Hendy menyerahkan hal itu kepada DPRD Jember.