PPKM di Ambon Sudah Level 2 tetapi PTM Belum Diterapkan, Ini Penjelasan Dinas Pendidikan

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, Jhon F Sanders mengaku telah menyiapkan program pembelajaran tatap muka. 

Namun, kebijakan itu belum diterapkan karena beberapa pertimbangan.

“Kita sementara menyiapkan pembelajaran tatap muka tetapi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi setiap satuan pendidikan atau sekolah,” kata Jhon kepada Kompas.com via telepon seluler, Senin (27/9/2021).

Pemkot Ambon belum mau terburu-buru menerapkan PTM karena tidak ingin munculnya klaster sekolah. Menurutnya, ditemukannya klaster sekolah di sejumlah daerah yang menerapkan PTM patut menjadi bahan evaluasi.

“Bayangkan ribuan siswa di Surabaya dan Sidoarjo itu terpapar corona saat PTM apakah dia (siswa) tertular saat di sekolah atau dia bawa itu dari rumah, sehingga ini menjadi perhatian untuk anak-anak kita,” ungkapnya.

Jhon mengakui Wali Kota Ambon telah memberikan sinyal penerapan PTM dalam waktu dekat. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sekolah sebelum menggelar PTM.

Di antaranya, 80 persen siswa di setiap sekolah harus mengikuti vaksinasi Covid-19 sesuai anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia.

“Kedua guru-guru juga harus sudah vaksinasi,” ujarnya.

Sekolah yang ingin menerapkan PTM juga harus memiliki tim Covid-19. Mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan ketat dan menyediakan sarana pendukung seperti tempat cuci tangan bagi siswa.

“Sekolah harus memiliki tim Covid-19, seluruh prokes sarana prasarana kesehatan di sekolah harus tersedia, tempat cuci tangan, air mengalir itu harus menjadi prioritas sehingga satu sekolah layak bisa melakukan PTM terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini belum ada sekolah di Ambon yang memenuhi kriteria tersebut.

“Belum ada sekolah yang siswanya sudah 80 persen terima vaksin, ada yang sudah diatas 50 dan 60 persen," kata dia.

Jika sejumlah persyaratan itu telah dipenuhi, sekolah bisa menerapkan belajar tatap muka dengan peserta 25 persen dari jumlah siswa di sekolah.

"Kalau berjalan baik kita naikkan, jadi kita harus hati-hati dalam mengambil kebijakan jangan ambil risiko terburuk jangan sampai sesuatu terjadi masalah baru, intinya komandonya itu ada di Wali Kota,” ungkapnya.