Soal Klaster Covid-19 di Sekolah, Ridwan Kamil: Masih Belum Terkonfimasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku belum mendapat data pasti soal kabar adanya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah.

Ia mengatakan, data tersebut belum valid.

Emil, sapaannya, juga sudah menugaskan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar untuk mencari tahu kabar tersebut.

"Nah ini yang penting ada temuan Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) ada 150 katanya klaster sekolah di Jabar Covid-19. Tapi laporan hari ini dari dinas pendidikan kami bahwa itu datanya belum valid. Sudah dicek ke pusat dari mana datanya itu masih belum terkonfimasi ya," kata Emil dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9/2021).

Berdasarkan laporan sementara, lanjut Emil, klaster tersebut belum bisa dipastikan.

"Sehingga dari kepala dinas pendidikan melaporkan bahwa data itu masih belum bisa dikutip secara resmi karena datanya belum pasti. Jadi kami belum bisa mengiyakan benar terjadi klaster. Karena kalau ada, maka komite duluan pasti sudah mendapatkan datanya. Tim dari Disdik Jabar mengecek dan hasilnya masih belum bisa dikonfirmasi," paparnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Emil mulai memprioritaskan vaksinasi dengan sasaran guru dan murid.

Keputusan itu didasarkan setelah pembelajaran tatap muka dimulai di daerah dengan kebijakan PPKM Level 3.

Ia menerangkan, capaian vaksinasi di Jabar sudah tembus 311 ribu dosis per hari. Jumlah itu jadi yang terbanyak di antara provinsi se-Indonesia.

"Nah, Jabar sudah 311 ribu dosis per hari, jadi sudah sangat tinggi. Jadi sudah kita arahkan maksimalkan juga ke para siswa yang akan melakukan tatap muka karena tidak ada lagi PPKM level 4 di Jabar. Bahkan dari laporan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terkait kewaspadaan minggu ini, 100 persen Jabar kewaspadaan rendah alias kuning," kata Emil.

Sudah vaksinasi tidak menjadi syarat PTM

Soal masih banyaknya tenaga pengajar yang belum divaksin, Emil menjelaskan syarat dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM) hanya ketika daerah tersebut tidak masuk kategori zona merah.

"Terkait vaksin di sekolah dan pembelajaran tatap muka, memang kita idealnya menginginkan agar semua yang bersekolah sudah di vaksin. Tapi surat edaran dari Mendikbud itu tidak mengharuskan siswa divaksin dulu baru PTM," papar Emil.

Kendati demikian, pihaknya tetap memprioritaskan guru dan murid untuk mendapatkan vaksinasi. 

"Jadi kita melakukan dua proses secara bersamaan, yang penting dia (guru dan murid) berada di (daerah sekolah) PPKM level 3 maka sudah boleh tatap muka walaupun belum divaksin. Tapi kita terus mengupayakan vaksinasi semaksimal mungkin (untuk guru dan murid)," jelasnya.