APBD Banyak Mengendap di Bank, Ini Respons Bupati Nias

NIAS, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara (Sumut) sempat menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah di Sumut hingga September 2021.

Padahal, realisasi tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan perekonomian Sumut, terutama di berbagai daerah.

Jokowi saat kunjungannya tersebut menegur seluruh kepala daerah karena serapan anggaran oleh pemerintah daerah di Sumut tergolong masih rendah.

Salah satunya Kabupaten Nias, memiliki Rp 466 miliar APBD yang mengendap di bank, dengan masa efektif penggunaan anggaran tidak kurang dari 4 bulan lagi.

Bupati Nias Ya'atulo Gulo mengatakan, bahwa ia tidak memungkiri adanya APBD yang disimpan di bank tersebut.

Hal itu, menurutnya, sebagai dampak hambatan dalam proses penyerapan anggaran.

Ia juga memastikan, bahwa tidak adanya urusan dengan bunga bank yang menyebabkan realiasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Nias menjadi rendah.

Terkait proses penyerapan anggaran, kata Ya'atulo, sebelum ia dilantik sebagai bupati, dana desa di Nias sangat lambat serapannya karena hanya sedikit desa yang telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes). 

"iya, serapan semester pertama sangat rendah dan sedikit desa yang ajukan Ranperdes," ungkap Bupati Nias Ya'atulo Gulo, yang dihubungi melalu pesan WhatsApp, Jumat (17/9/2021).

Ia menjelaskan, sesaat setelah dilantik sebagai Bupati Nias pada bulan Juni, Ya'atulo mengetahui bahwa serapan APBD baru sekitar 20 persen karena proses birokrasi pemerintahan sebelumnya.

Kendati demikian, ia sejak menjabat sudah melakukan berbagai upaya dalam mempercepat penyerapan APBD.

"Saat ini sudah kita kejar terus (realiasi APBD) dan dalam waktu dekat tidak berapa lama lagi, seluruh serapan anggaran akan sesuai rencana," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mewanti-wanti seluruh kepala daerah di Sumut untuk segera mempercepat penyerapan APBD.

Ia mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, laju perekonomian sangat bergantung pada belanja pemerintah.

Sebab, saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat.

"Jadi hati-hati dengan penyebaran Covid-19, karena itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkap Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

(Kontributor Nias, Hendrik Yanto Halawa)