Kasus Covid-19 Diklaim Melandai, BOR RS di Surabaya Mayoritas Diisi Warga Luar Daerah

SURABAYA, KOMPAS.com- Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita memberikan data terbaru mengenai keterisian rumah sakit di Kota Surabaya.

Dari hasil survei Dinkes Surabaya di tiap rumah sakit, ternyata mayoritas pasien di RS Surabaya adalah non-KTP Surabaya dengan perbandingan 63,82 persen warga luar Surabaya dan 36,18 persen warga KTP Surabaya.

"Selisihnya itu sekitar 300-an. Pada saat kami buat hasil hitungan kami, kalau hanya KTP Surabaya ada 124. Kalau kita hitung per 100.000 per minggu ada 4,25," ungkap Febria, Kamis (16/9/2021).

Sementara itu pakar epidemiologi Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo, menilai, jumlah pasien Covid-19 yang masih rawat inap di rumah sakit seharusnya tidak menjadi penghambat dan penghalang Surabaya masuk level 1.

Sebab, pasien-pasien ini merupakan kiriman dari daerah-daerah lain.

Ia juga memastikan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di RS di Kota Surabaya jumlahnya melebihi jumlah pasien terkonfirmasi positif.

Dalam sepekan, selisih yang terjadi mencapai 462 kasus hingga menyebabkan level asesmen di kota pahlawan itu tak kunjung turun.

"Pelaporan di Kemkes ini masih pakai dasar di RS. Tapi nggak dipilah. Pokoknya yang dilaporkan sekian di Kota Surabaya, padahal enggak dipilah," kata dia dalam rapat virtual bersama Satgas Covid-19 Surabaya.

Selama ini, lanjut Windhu, jumlah pasien di RS ini menjadi salah satu indikator penentuan asesmen level oleh Kemenkes.

Namun, pasien yang dimaksud di RS tidak memandang daerah asal pasien. Padahal, pasien yang dirawat di Kota Surabaya kebanyakan merupakan kiriman dari luar daerah.

Apalagi, beberapa RS di Surabaya menjadi rujukan utama di wilayah Indonesia Timur.

"Di kota-kota besar lain juga kasus rawat inapnya lebih besar dari kasus konfirmasinya karena jadi rujukan daerah-daerah lain,” ujar dia.

Oleh karena itu, Windhu berpesan kepada Kemenkes agar memperbarui peraturan mengenai batas pasien RS tersebut.

Seharusnya, kata Windhu, asesmen dilakukan berdasarkan jumlah pasien yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

"Kalau seperti ini terus banyak daerah itu tidak bisa mencapai level yang lebih rendah karena ada ketidaktepatan," tutur dia.

Sementara itu Kota Surabaya saat ini diketahui sudah masuk PPKM level 1 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. 

Meski, dalam Inmendagri Nomor 42 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya masih harus menerapkan PPKM Level 3.

"Kalau dari hasil asesmen Kemenkes, memang pantas Surabaya level 1. Asesmen ini yang terbaik yang kita punya sekarang, karena sesuai dengan acuan WHO. Berbeda dengan dulu ketika masih pakai warna-warni, itu lebih tidak fair. Kalau yang sekarang ini sudah bagus," jelas Windhu.

Windhu, kemudian memerinci capaian Surabaya dilihat dari transmisi komunitas dan kapasitas respons.

Khusus untuk transmisi komunitas, terdapat tiga indikator penentu, yaitu kasus konfirmasi sudah bagus dengan nilai 8,81 per 100.000 penduduk, angka ini sudah di bawah standar Kemenkes 20 per 100.000 penduduk.

Kemudian, untuk rawat inapnya 3,43 per 100.000 penduduk, angka ini sudah di bawah standar Kemenkes 5 per 100.000 penduduk.

Lalu untuk angka kematiannya, Surabaya sudah 0,65 dan standarnya Kemenkes tidak boleh lebih dari 1.

"Berarti oke semua kalau dilihat dari sini," kata dia.

Selanjutnya, khusus untuk kapasitas responsnya juga ada tiga indikator, yaitu untuk positivity rate-nya sudah 0,41 persen dan jauh di bawah 5 persen sesuai standar Kemenkes.

Lalu untuk tracing, sekarang di Surabaya sudah 1:20,71 dan standarnya Kemenkes 1:14.

Adapun untuk BOR-nya, sekarang 14,45 persen dan sudah jauh dari standar Kemenkes 40 persen.

"Jadi sudah bagus semuanya dan sudah cocok," ucap Windhu.

Ia juga memastikan bahwa Surabaya pantas level 1 karena capaian vaksinasinya.

Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Surabaya, vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya sudah mencapai 101,32 persen dan khusus lansianya sudah mencapai 90,10 persen.

Padahal, dari level 2 ke level 1 itu standar vaksinasi dosis pertamanya 70 persen dan untuk lansianya 60 persen.