Cerita MC Perempuan Dilarang Tampil di Acara Gubernur Bali, Hanya Terdengar Suara, Naik ke Kursi untuk Melihat Undangan

Dessy bercerita terakhir ia dilarang tampil secara fisik di depan Koster dalam acara sebuah kementrian pada Jumat (3/9/2021).

Menurutnya acara tersebut digelar pihak swasta yang mendukung program kementerian. Gubernur Bali hadir di acara tersebut hanya untuk mendampingi menteri.

Beberapa hari sebelum acara, Dessy melakukan gladi resik bersama protokol kementerian, guberur, dan panitia acara. Saat gladi resik tak ada informasi larangan MC perempuan untuk tampil di acara tersebut.

"Yang menyelenggarakan swasta tapi mendukung salah satu program kementerian sehingga menteri hadir di sana untuk meresmikan dan Pak Gubernur hanya mendampingi saja," kata dia.

Namun satu jam sebelum acara, ia didatangi protokoler Gubernur dan diminta tak tampil di ruang utama.

Dessy diminta memandu acara di ruang terpisah.

Meski sempat terjadi perdebatan, Dessy memilih mengalah dan menuruti protokoler Gubernur Bali yang memintanya pindah ke ruang terpisah.

Ia terpaksa naik ke kursi untuk memandu acara agar bisa melihat undangan yang hadir. Ia lakukan hal itu agar acara berjalan dengan baik hingga selesai.

Setelah acara selesai, ia mengunggah kekesalannya terkait larangan tampil tersebut status Instagram pribadinya @ecymcbali hingga akhirnya viral di media sosial.

Dessy kesal karena bukan pertama kali dilarang tampil dalam acara yang dihadiri Koster.

Menurtnya ia beberapa kali dilarang tampil saat cara yang diselenggarakan pihak negeri dan swasta yang dihadiri Koser. Saat acara hanya suara MC saja yang tampil dalam acara.

"Acara off air dulu di Kuta aku boleh nge-MC setelah Pak Gubernur meninggalkan ruangan," tutur dia.

Dalam unggahannya dia bercerita jika bukan rahasia jika para pekerja event perempuan seperti MC, penyanyi, dan penari batal tampil di acara yang dihadiri Gubernur Bali.

Pembatalan dilakukan secara mendadak seperti H-1 atau beberapa menit sebelum acara dimulai dengan alasan tak boleh ada pengisi acara perempuan di acara yang dihadiri Koster.

Dessy menilai pelarangan perempuan untuk tampil di acara yang dihadiri Gubernur Koster adalah bentuk diskriminasi pada perempuan.

Ia menyebut kebijakan tersebut juga menghalang-halangi warga yang sedang mencari nafkah. Apalagi saat pandemi, tak banyak kegiatan yang digelar.

Karena itu, Dessy berharap agar Gubernur Bali atau Pemerintah Provinsi Bali memberikan kejelasan terkait kebijakan tersebut.

"Harus bisa menyampaikan klarifikasi terkait kebijakan yang konyol itu karena bukan aku saja yang merasakan tersebut dan saya harap tidak ada diskriminasi terhadap gender dalam pekerja even, kami perempuan memiliki skill dalam profesi," ujar dia.

"Kalau itu (protokol), biasa saja (tidak ada larangan MC perempuan) dan tidak ada masalah," kata pria yang akrab disapa Cok Ace itu saat ditemui usai sidang paripurna DPRD Bali, Senin (13/9/2021).

Meski begitu, Cok Ace enggan mengomentari lebih jauh terkait postingan yang viral di media sosial tersebut.

Ia juga mengaku tak tahu menahu soal unggahan yang viral terkait seorang MC perempuan yang dilarang tampil di panggung jika dihadiri Gubernur Koster.

Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali I Wayan Budiasa belum bersedia memberikan komentar lebih jauh terkait unggahan Dessy.

Ia hanya menyampaikan pemerintah Provinsi Bali akan memberikan tanggapan terkait itu.

Ia juga mengatakan jika informasi mengenai larangan tampil secara fisik dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali itu sudah sampai ke tingkat pimpinan. Namun Budiasa tak merinci siapa pimpinan yang dimaksud.

"Informasi sudah sampai di pimpinan. Nanti katanya satu pintu keluar untuk respons itu," ujar dia.

Ia mengatakan pelarangan tersebut adalah bentuk diskriminasi pada pekerja perempuan di Bali.

"Peristiwa tersebut menggambarkan betapa diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dan dilakukan secara mencolok," kata Umar saat dihubungi, Senin (13/9/2021).

Umar menyebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menyayangkan hal itu terjadi dalam acara resmi pemerintah.

Ombudsman menilai, perlakuan terhadap MC perempuan tersebut masuk kategori maladministrasi.

"Yakni tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seorang warga negara," kata dia.

Ombudsman meminta agar kasus serupa tak terulang dan meminta agar Pemerintah Provinsi Bali menghindari diri dari intervensi pihak mana pun.

Termasuk pihak yang berupaya mengubah rencana kegiatan formal yang melibatkan pembawa acara perempuan.

Meski belum ada rencana memanggil perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, ia tetap mendorong agar pemprov memberikan penjelasan kepada publik.

"Jelaskan kejadian ini kepada publik secara gamblang agar diketahui duduk perkaranya," kata dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Ach. Fawaidi | Editor : Robertus Belarminus, Priska Sari Pratiwi, Pythag Kurniati, Dheri Agriesta)