11.546 Usulan Bansos Warga Ditolak, Ini Alasan Pemkot Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejak diluncurkan pada Agustus 2021, ada sebanyak 29.284 usulan bantuan sosial (bansos) yang diajukan warga Kota Surabaya, Jawa Timur, melalui aplikasi Usul Bansos.

Sebanyak 6.187 diterima, sementara 11.546 usulan ditolak karena telah menerima bantuan dalam bentuk lain. 

"Dari total jumlah 29.284 usulan bansos tersebut, 6.187 di antaranya telah diterima. Sedangkan 11.546 usulan ditolak dan 11.551 lainnya belum diverifikasi," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya M Fikser saat dikonfirmasi, Senin (13/9/2021).

Jumlah total usulan per 10 September 2021 tersebut tersebar di 31 kecamatan Surabaya.

Untuk 11.546 usulan yang ditolak, kata Fikser, lantaran warga tersebut sudah mendapatkan bantuan dalam program lain seperti bantuan BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun sembako dari Pemkot Surabaya serta Pemerintah Provinsi Jatim.

"Kenapa ditolak? Karena setelah dicek, warga tersebut sudah mendapatkan bantuan sosial. Di dalam aplikasi Usul Bansos ini juga terkoneksi dengan aplikasi yang sudah dimiliki pemkot sebelumnya. Seperti aplikasi bansos atau e-pemutakhiran data," tutur Fikser.

Ia mencontohkan, misalnya warga bernama A diusulkan oleh tetangganya agar mendapatkan bansos.

Namun secara sistem, Nomor Induk Kependudukan (NIK) si A tersebut telah tercatat masuk di dalam data penerima bantuan dari provinsi, Kemensos atau Pemkot Surabaya.

Secara otomatis, sistem dalam aplikasi Usul Bansos akan menolak nama tersebut.

"Kalau usulan ditolak itu karena setelah dicek oleh sistem, 'oh si A ini pernah dapat bantuan'. Jadi ini otomatis langsung keluar," kata Fikser.

Sementara untuk usulan warga yang diterima, kata Fikser, rencananya dalam waktu seminggu ini Pemkot Surabaya mulai mendistribusikan bansos berdasarkan data di aplikasi yang usulannya telah diverifikasi dan diterima.

Sedangkan 11.551 jumlah usulan yang belum diverifikasi, menurutnya, saat ini masih proses verifikasi petugas di lapangan.

Artinya, verifikasi itu tak hanya melalui sistem aplikasi Usul Bansos, tapi juga dilakukan di lapangan oleh petugas kelurahan dan kecamatan.

"Jadi, verifikasi di lapangan itu sampai sekarang masih terus dilakukan oleh teman-teman kecamatan dan kelurahan," ujar dia.

Apabila sudah dilakukan verifikasi dan warga tersebut layak, maka secara otomatis usulan tersebut akan diterima.

Bahkan, apabila warga itu berpotensi dimasukkan ke dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka petugas dari Dinas Sosial (Dinsos) selanjutnya melakukan verifikasi.

"Kalau masuk ke dalam data MBR, maka otomatis akan diusulkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar mendapat bantuan dari Kemensos," imbuh dia.

Fikser memastikan, dengan adanya aplikasi Usul Bansos tersebut, maka sangat kecil kemungkinan terjadi usulan ganda.

Artinya, sangat kecil warga tersebut mendapatkan bantuan ganda.

Sebab, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Surabaya, pemkot sudah memiliki data bansos jenis apa yang sudah diterimanya.

"Misalnya dia dapat PKH atau BPNT itu sudah ada datanya. Atau dia sudah dapat bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) dari pemprov, pemkot atau CSR dari pemkot yang pernah diberikan itu juga ada datanya," tutur dia.

Di lain hal, Fikser juga menjelaskan, apabila terjadi kendala dalam aplikasi Usul Bansos, maka bisa dipastikan pemohon salah input data.

Selain itu, bisa juga pemohon salah memasukkan kode captcha sebagai autentikasi keamanan.

"Ketika ada yang bilang tidak bisa mengusulkan itu memang dia tidak memahami, atau bisa saja dia keliru input captcha. Kadang-kadang dia memasukkannya salah," kata dia.