Teken MoU soal Pelamparan Reservoir Migas Blok Rokan, Ini Kata Gubernur Riau

Adapun, lima pemerintah kabupaten yang ikut dalam penandatanganan kerjasama ini, yakni Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Syamsuar menerangkan, sebelum penandatanganan MoU, telah dilakukan rapat bersama daerah wilayah kerja Blok Rokan, yang kini dikelola Pertamina Hulu Rokan.

Hal itu untuk membahas Partisipasi Interest (PI) 10 persen, sekaligus juga menyepakati penunjukan perguruan tinggi yang nanti akan menghitung pelamparan produksi migas di Riau.

"Ini salah satu syarat dalam rangka untuk mengusulkan kepada SKK Migas untuk mendapatkan PI 10 persen," ucap Syamsuar kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis.

Dia menyebutkan, Pemprov Riau sudah menerima surat dari SKK Migas, agar Pemprov dan kabupaten penghasil migas untuk menunjuk BUMD sekaligus juga tentunya menyampaikan hasil pelemparan dari kajian perguruan tinggi.

Dari hasil kesepakatan bersama, telah ditetapkan BUMD yang ditunjuk menerima PI 10 persen adalah PT Riau Petroleum.

Sedangkan perguruan tinggi yang ditunjuk adalah Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau (UIR).

"Ini sudah disepakati bersama, dalam waktu yang tidak begitu lama ini kami akan memberitahukan kepada Dekan Fakultas Teknik UIR agar bisa membantu kami dalam rangka menghitung pelamparan. Karena, di situ nanti ketahuan berapa hasil yang diperoleh masing-masing kabupaten penghasil migas sesuai dengan pelamparan fungsi migas masing-masing daerah," ujar Syamsuar.

Menurutnya, semakin cepat pelamparan selesai, makan semakin cepat mendapat PI 10 persen.

"Tapi, ini kan tidak mudah, akan memakan waktu satu sampai dua bulan. Setelah semuanya selesai, barulah bisa didapatkan jatah masing-masing daerah. Kita juga belum tau berapa besar kita mendapat PI 10 persen dari pusat. Dalam waktu dekat ini kita segera meminta kepastian yang akan kita terima," ujar Syamsuar.