Tak Mau Ada Kesenjangan Sosial di Sekolah, Eri Cahyadi Ingin UMKM Surabaya Buat Seragam Siswa

Ia menginginkan para siswa nantinya mengenakan seragam, tas, dan sepatu yang sama, baik itu sekolah negeri maupun swasta.

"Nanti harus sama semua, mulai dari seragam, tas, hingga sepatu. Kita akan buatkan. Ketika murid masuk sekolah, tidak ada lagi beda kaya dan miskin, kudu podo kabeh (harus sama semua)," kata Eri di Surabaya, Senin (6/9/2021).

Eri akan melibatkan UMKM Kota Surabaya untuk membuat seragam, tas, dan sepatu yang digunakan siswa.

Menurutnya, hal ini akan membantu menggerakkan perekonomian di Kota Pahlawan. Penjualannya pun melalui koperasi sekolah, sehingga tidak akan ada perbedaan harga.

"Ini akan membantu pergerakan ekonomi kita. Insya Allah ini kesepakatan kita bersama. Sehingga, kita menunjukkan bahwa Surabaya tidak ada lagi beda kasta tinggi dan rendah. Tidak ada yang bajunya orang kaya lebih bagus. Insya Allah seragamnya sama semua setiap sekolah," ujar dia.

Meski demikian, Eri menyadari tidak semua wali murid mampu membeli seragam untuk anaknya.

Makanya, ia meminta kepada seluruh lembaga pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMP untuk memberikan formulir kepada setiap wali murid.

Melalui formulir tersebut, wali murid dapat menyampaikan kondisi keluarganya apakah masuk dalam MBR atau tidak.

"Dari situ pemkot bisa memetakan mana keluarga yang membutuhkan intervensi. Di situlah pemerintah hadir. Surabaya ini kan budayanya gotong-royong, bahu-membahu," kata dia.

Eri juga mengaku banyak menerima pesan terkait program orangtua asuh. Sejumlah masyarakat, kata dia, menyatakan kesediaannya menjadi orangtua asuh.

Hal ini, tambah Eri, menunjukkan warga Surabaya memiliki empati untuk bergotong royong membantu sesama.

"Hari ini banyak yang mengirimkan pesan ke saya, mereka mau menjadi orangtua asuh. Inilah kehebatan warga Surabaya," ucap Eri.

Eri juga memastikan, saat ini tidak ada lagi penjualan seragam di koperasi sekolah.

Para murid juga tidak diharuskan membeli dan menggunakan seragam sekolah. Karena yang terpenting saat ini adalah murid-murid tetap dapat mengikuti proses pembelajaran, baik secara luring (PTM) atau daring.

"Tidak ada lagi yang diwajibkan untuk beli seragam. Pakai baju bebas pun diperbolehkan kalau tidak ada seragamnya. Karena apa? Kita biarkan masuk dulu. Biar pendidikannya jalan dulu," ujar Eri.

Jika masih ada sekolah yang menjual ataupun mewajibkan muridnya membeli seragam, ia menegaskan, wali murid diminta segera melaporkan hal tersebut ke Dispendik Kota Surabaya.

Selanjutnya, Dispendik akan melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut.

"Jika masih ada sekolah yang seragamnya bayar akan dilaporkan ke Dispendik. Sebab, sudah ada kesepakatan dengan seluruh kepala SD, SMP negeri maupun swasta di Kota Surabaya," tutur dia.