Soal Mobil Dinas Baru Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno Tak Mau Disalahkan

"Janganlah gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan. Coba kita balik berpikirnya. Apa yang terjadi kalau Pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu muncul lagi polemik dan masalah baru," kata Irwan Prayitno kepada Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Irwan mengatakan, awalnya dia enggan berkomentar mengenai mobil dinas baru bagi kepala daerah, karena Mahyeldi satu partai dengan dirinya di Partai Keadilan Sosial (PKS).

Namun, karena ada pemberitaan dari Wagub Audy Joinaldy yang menyebutkan bahwa mobil dinas baru itu dianggarkan pada periode gubernur sebelumnya, akhirnya Irwan Prayitno memberikan klarifikasi.

Irwan Prayitno mengatakan, proses penganggaran mobil dinas baru itu sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

"DPRD pasti setuju, karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu, yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai, karena bisa jadi kawan sesama partainya yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2021-2024," kata Irwan.

Menurut Irwan, meski itu adalah hak kepala daerah, namun setelah ketok palu di DPRD dan dianggarkan, maka terserah kepala daerah terpilih untuk membeli atau memakainya.

"Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal, yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid-19 ini ada refocusing anggaran," kata Irwan.

Irwan bahkan mencontohkan saat dirinya pada 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi, termasuk bagi istri gubernur.

"Saya pun menolak pembangunan rumah dinas gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik kelas bisnis. Tentu banyak juga hak gubernur yang ditolak," ujar Irwan.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran.

Kedua mobil baru itu adalah Mitsubishi Pajero untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi, dan Hyundai Palisade untuk Wagub Audy Joinaldy.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, pembelian mobil baru dilakukan karena mobil dinas yang lama sudah rusak.

"Mobil lama sudah rusak, rem blong, enggak mungkin itu dipakai," kata Mahyeldi kepada Kompas.com usai rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021).

Selain itu, menurut dia, pengadaan mobil juga telah dianggarkan di APBD 2021.

Dikritik anggota DPRD

Anggota DPRD Sumbar Komisi V Nofrizon menyayangkan pembelian mobil dinas baru tersebut di tengah kondisi pandemi seperti saat ini.

Apabila alasannya karena mobil dinas lama sudah rusak, menurut dia, tidak mungkin semua bagian dari mobil tersebut tak bisa lagi digunakan.

"Sangat kita sayangkan. Kita kan sedang pandemi dan refocusing anggaran, tapi malahan mereka membeli mobil dinas baru," kata Nofrizon.

Nofrizon membandingkan dengan Ketua DPRD Sumbar Supardi yang masih memakai mobil dinas lama periode lalu.

"Ini beda jauh. DPRD sangat paham kondisi sehingga tidak menganggarkan membeli mobil dinas baru tahun 2021 ini. Beda dengan Gubernur dan Wagub," kata Nofrizon.