Pro Kontra Baliho Tokoh Politik di Tengah Pandemi Covid-19

KOMPAS.com - Akhir-akhir ini warga di sejumlah daerah disuguhi baliho tokoh politik yang terpampang di sudut-sudut kota. Pro kontra pun akhirnya muncul.

Sejumlah pihak menuding aksi "nampang" para politikus itu hanya mencari popularitas untuk bekal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Tudingan keras pun sempat muncul saat pemasangan baliho tokoh politik di tengah pandemi Covid-19 dianggap melukai hati nurani masyarakat.

Menurut pengamat politik Universitas Negeri Semarang (Unnes) Cahyo Seftyono, metode kampanye dengan memakai baliho sejatinya sah-sah saja jika dilihat sebagai strategi politik.

Sangat elegan lagi, katanya, baliho itu di desain lebih edukatif dan inovatif, sehingga akan lebih mengena di hati masyarakat.

Sayangnya, tambahnya, di saat kondisi masyakarat yang tengah dilanda pandemi, baliho yang dipasang terkesan monoton.

"Kalau gitu kan seolah-olah mereka yang penting tampil. Kalau melihat kondisi sekarang harusnya itu bisa didesain lebih inovatif. Sehingga yang ditayangkan itu tidak monoton. Itu lebih krusial untuk menjadi perhatian para politisi dan tim mereka dibalik layar," ungkapnya.

Cahyo membeberkan, tujuan utama dalam kampanye politik menjelang Pilpres 2024 adalah popularitas.

Strategi kampanye yang tak tepat, menurut Cahyo, akan berpotensi memunculkan antipati kepada tokoh tersebut.

Hal tersebut seharusnya sudah disadari oleh tim kampanye di partai-partai tersebut.

"Kalau gitu kan seolah-olah mereka yang penting tampil. Kalau melihat kondisi sekarang harusnya itu bisa didesain lebih inovatif. Sehingga yang ditayangkan itu tidak monoton. Itu lebih krusial untuk menjadi perhatian para politisi dan tim mereka dibalik layar," ungkapnya.

Namun, hal itu dibantah oleh sejumlah kader partai yang menyebut pemasangan baliho foto atasan merupakan instruksi partai.

Salah satunya Ketua Dewan Pengurus Daerah 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe.

Menurutnya, pemasangan baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan salah satu strategi merebut kemenangan Pilpres 2024.

"Sudah harga mati untuk kita jual sebagai bakal calon presiden dan berjuang untuk menjadikan presiden pada tahun 2024. Ini sudah perintah partai untuk semua 24 kabupaten dan kota di Sulsel untuk menyosialisasikan Airlangga Hartarto," sebut Taufan yang juga Wali Kota Parepare saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Lain lagi dengan sanggahan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.

Soal pemasangan billboard dan baliho Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Puan Maharani di sejumlah kota di Jawa Tengah, dirinya menghargai pendapat dan persepsi setiap orang.

Dirinya mengakui, pemasangan baliho Puan Maharani menuai kritik dan dianggap hanya mendongkrak popularitas jelang Pilpres 2024.

“Ini lebih ke internal. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum. Dibilang (persiapan) 2024, persepsi orang siapa yang melarang? Pikiran dan perasaan tidak bisa dipenjara. Mau dibilang mau nyapres monggo, mau sebagai bentuk kegembiraan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama ya monggo,” ungkapnya.

Soal peka tidak peka di tengah pandemi, Bambang menyebutkan bahwa di setiap baliho Puan Maharani tertulis sosialisasi pencegahan Covid-19.

Inisiatif kader

Pendapat berbeda diberikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan DIY Nuryadi. Dirinya mengaku tak tahu siapa yang memasang baliho Puan Maharani tersebut.

Menurutnya, dirinya tak merasa mendapat instruksi untuk memasang baliho, namun tiba-tiba baliho bertebaran di sejumlah titik strategis di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Enggak, jadi kita tidak memasang. Kami tidak diinstruksikan," ucapnya saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).

Namun demikian, para kader di DIY tetap menjaga baliho yang memuat logo partai beserta foto Ketua DPP PDIP itu.

Hal itu, kata Nuryadi, sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada partai.

"Tanggung jawab moral itu, kita menjaga gambar itu. Iya, kan otomatis kita punya (PDIP) pasti kita jaga, tapi soal pemasangan kita tidak diinstruksikan," kata dia.

Munculnya baliho tokoh politik ternyata juga menyita perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader PDI-P.

Namun, Ganjar mengaku dirinya tak tahu menahu apakah pemasangan baliho bergambar Puan dan sejumlah tokoh politik itu terkait dengan Pilpres 2024.

Dirinya memilih untuk fokus mengatasi pandemi Covid-19.

"Tugas saya hanya satu sekarang, saya diperintahkan oleh Presiden oleh ketua umum saya (Ketum PDI-P) itu kon ngurusi Covid. Wes aku ora kober (tidak sempat) mikir kui (mikir soal pilpres dan pasang baliho)," kata Ganjar kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).

“Jadi masyarakat lagi butuh itu, kayaknya ora pantes ngomong kuwi aku,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru mengaku setiap kader PDI-P mendapat instruksi untuk memasang baliho 'Kepak Sayap Kebhinnekaan' bergambar Puan itu.

"Semua kader dapat instruksi DPP memasang (baliho)," terang Gibran yang juga kader PDI-P, di Solo, Jumat (6/8/2021).

Seperti diketahui, baliho 'Kepak Sayap Kebhinekaan' terpasang di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Radjiman, Jalan Ronggowarsito dan Jalan S Parman, Kota Solo.

(Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo, Kontributor Semarang, Riska Farasonalia, Kontributor Solo, Labib Zamani | Editor: Khairina, Dony Aprian, Teuku Muhammad Valdy Arief)