Walhi NTT Minta UNESCO Turun Langsung ke TN Komodo Terkait Penghentian Pembangunan Proyek

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi permintaan UNESCO untuk menghentikan proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat.

Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap konsisten dari UNESCO untuk melindungi kawasan TNK.

"Kami meminta UNESCO untuk langsung turun ke lapangan, guna memantau kondisi riil TNK," ujar Umbu, kepada Kompas.com, Jumat (6/8/2021).

Walhi NTT, lanjut Umbu, meminta pemerintah untuk menghormati keputusan UNESCO dan mengakui kesalahannya, dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis investor skala besar di TNK.

Pihaknya meminta pemerintah, segera menghentikan segala bentuk perizinan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata alam skala besar di TNK.

Pemerintah, kata Umbu, diminta supaya lebih fokus pada upaya-upaya terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem TNK.

Selain itu, pemerintah juga harus mengembangkan ekonomi warga yang ramah lingkungan di TNK.

"Tantangan perlindungan Komodo sekaligus penguatan ekonomi warga serta kapasitas sains pengelolaan TNK, harus jadi prioritas untuk dikerjakan," ujar Umbu.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi permintaan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) untuk menghentikan proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK).

Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan UNESCO kepada Pemerintah Indonesia.

Viktor berterima kasih karena UNESCO ikut memperhatikan aset Indonesia, khususnya Taman Nasional Komodo yang menjadi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT.

"Namun, tentunya perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama juga Bapak Jokowi sebagai Presiden, agar TNK mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa buat NTT,” ujar Viktor.

Diminta lakukan riset lanjutan

Viktor pun meminta pihak yang kurang setuju dengan proyek pembangunan di TNK agar melakukan riset lanjutan.

Ia juga meminta pihak yang tak setuju itu, berdiskusi bersama bersama pemerintah provinsi dan pusat.

Meski begitu, kata Viktor, pemerintah provinsi NTT tetap menerima aspirasi UNESCO.

“Kami pihak pemerintah provinsi menghargai apa yang disampaikan UNESCO, tetapi kami harap mereka juga juga dapat memahami apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka juga untuk menjaga habitat komodo," jelas Viktor.

Selain itu, lanjut Viktor, pemerintah ingin menjaga biota laut dan segala sesuatu yang berada di TNK agar tidak dirusak orang tak bertanggung jawab.

Viktor menyebutkan, seluruh pulau dan laut serta kekayaan alam di TNK sudah disepakati, khusus untuk Pulau Rinca ditetapkan sebagai pulau mass tourism (pariwisata masif).

Pulau Rinca, kata Viktor, menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya perlu dikembangkan.

"Karena itu, di Pulau Rinca kita desain dan  dibuat tempat untuk para pejalan kaki, sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” kata Viktor.

Ia menambahkan, pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan, sehingga infrastruktur harus mendukung hal tersebut.

“Kita harapkan juga hasil dari pembangunan pengembangan TNK, akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di sana. Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” katanya.

Sebelumnya, Komite Warisan Dunia UNESCO mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua pembangunan proyek pariwisata di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Komodo yang berpotensi berdampak pada Nilai Universal Yang Luar Biasa (OUV) kawasan tersebut.

Penghentian pembangunan proyek pariwisata dilakukan hingga pemerintah Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).

Komite Warisan Dunia UNESCO menerima informasi dari pihak ketiga yang mengindikasikan bahwa proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo ditargetkan dapat menarik hingga 500.000 pengunjung setiap tahun.