Keluhan Pelaku Wisata di Banyuwangi: Tak Bisa Apa-apa, Tak Dapat Apa-apa

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Seluruh destinasi wisata di Banyuwangi, Jawa Timur, tutup sejak PPKM Darurat pada 3 Juli 2021.

Denyut perekonomian di sektor wisata ini mati suri. Tak ada wisatawan maka tak ada penghasilan.

Hal ini yang dikeluhkan oleh pengelola tempat wisata Pantai Cacalan dan Bangsring Underwater, di Kabupaten Banyuwangi.

Mereka belum tersentuh bantuan dari mana pun termasuk dari pemerintah.

"Ini yang kami bingungkan, pedagang kasihan, dari pemerintah juga belum ada stimulus bantuan atau apa pun," kata Ketua Pokmas Wisata Pantai Cacalan, Arif Mursidi (39) saat dihubungi, Selasa (27/7/2021).

Arif berharap obyek wisata segera dibuka. Di Pantai Cacalan, kata Atif, ada 70 orang yang ekonominya bergantung pada sektor ini.

Mereka termasuk pedagang, parkir, PKL, penjaga kuda, hingga petugas tiket.

Menurutnya hingga saat ini mereka belum mendapat akses bantuan selama PPKM.

"Segera dibuka saja wisatanya, kalau keputusan pemerintah menutup destinasi wistaa ya paling tidak ada stimulus bagi mereka yang terdampak," kata dia.

Menurutnya jika memang menutup aktivitas ekonomi di sektor wisata maka pemerintah seharusnya menanggung kebutuhan hidup warga.

"Sekalian saja lockdown, daripada kaya gini kami digantungkan, enggak bisa apa-apa, enggak dapat apa-apa. Tagihan bank jalan, bayar sekolah jalan," kata dia.

Arif menambahkan, selama PPKM, aktivitas pedagang dam pengelola yakni melakukan bersih-bersih area pantai.

"Bersih-bersih, jika sudah dibuka kami sudah siap terima wisatawan," kata Arif.

Hal yang sama diungkapkan Pengelola Basring Underwater, Sukirno. Ia mengatakan ada 60 orang yang terdampak kebijakan ini.

Mereka mulai dari guide, pedagang, hingga petugas lainnya yang bekerja di Basring Underwater.

Dari jumlah tersebut hingga saat ini juga belum ada bantuan dari pemerintah setempat.

"Tanpa pemasukan sejak PPKM Darurat. Wisata ditutup sedangkan kami mengais rejeki dari wisata," kata Sukirno.

Sukirno berharap, wisata segera dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kemudian menempatkan satu petugas bain kepolisian dan Satpol PP di obyek wisata untuk mengatur protokol kesehatan.

"Harapan segera dibuka, ada pembatasan dan prokes ketat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, masih melakukan pendataan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Adapun jumlah pekerja di sektor pariwisata di Banyuwangi diperkirakan sekitar 7.000 orang.

"Saat ini kami sedang pendataan karena selama ini kami tak punya data yang valid. Dengan situasi yang berubah-ubah ini, kami kan enggak tahu," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, MY Bramuda saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Pendataan dilakukan sesuai nomor induk kependudukan (NIK). Data ini nantinya akan diajukan ke pemerintah pusat jika bantuan sudah turun.

"Sekarang berbasis NIK, biar enggak dobel karena bantuan bisa dari mana saja, pemda, pemprov (pemerintah provinsi), dan pusat," kata dia.