Diduga Korupsi Bangunan PAUD dan Bumdes di Perbatasan RI-Malaysia, Mantan Kades Ditahan

Selain ditetapkan sebagai tersangka, FY juga langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sanggau.

“Tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka FY dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan APBDes Pengadang tahun 2019,” kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Rudi Astanto saat dihubungi, Kamis (22/7/2021).

Rudy menegaskan, penahanan terhadap tersangka FY dilakukan setelah dilakukan ekspose hasil penyidikan pada Rabu (21/7/2021).

Dalam audit yang dilakykan Inspektorat Kabupaten Sanggau, perkara tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 396 juta.

“Penyidikan dan penahanan terhadap tersangka FY didampingi oleh penasihat hukum yang telah ditunjuk,” ucap Rudi.

Diberitakan, bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan bangunan badan usaha milik desa (Bumdes) di Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar), disegel kejaksaan, Kamis (17/6/2021).

Sebagaimana diketahui, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Malaysia.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kabupaten Sanggau di Entikong, Rudi Astanto mengatakan, perkara tindak pidana korupsi kedua bangunan tersebut terindikasi dari progres pembangunan yang mangkrak.

Rudi menyebut, progres pembangunan Bumdes baru sampai tahap fondasi atau 20 persen, sedangkan bangunan PAUD pengerjaannya hanya 70 persen.

“Untuk progres bobot pembangunannya secara riil, akan dihitung kembali oleh tim ahli kami,” kata Rudi saat dihubungi Kompas.com, Kamis sore.

Rudi mengungkapkan, kedua bangunan itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2019, senilai masing-masing Rp 169 juta untuk pembangunan PAUD dan Rp 251 juta untuk pembangunan Bumdes.

Sebanyak 15 orang, di antaranya para aparatur desa setempat, telah diperiksa sebagai saksi.

Rudi menerangkan, dugaan perkara ini bermula dari pengaduan masyarakat dan diperkuat dengan peninjauan personel di lapangan.

Dalam pengecekan, lanjut Rudi, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pembangunan.