Begini Awal Mula Kebijakan Skrining dan Tes Antigen di Pos Penyekatan Suramadu

SURABAYA, KOMPAS.com - Beberapa pekan setelah libur panjang Lebaran, fenomena melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia terus berulang.

Segala bentuk imbauan pemerintah untuk tetap membatasi mobilitas pada saat libur panjang tidak diindahkan.

Pengawasan pemerintah, baik pusat dan daerah, di tempat-tempat publik lemah.

Di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kasus Covid-19 yang semula landai tiba-tiba melonjak signifikan setelah libur panjang Lebaran.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan antisipasi dengan cepat agar penyebaran Covid-19 di Bangkalan tidak meluas ke Surabaya.

Salah satunya adalah dengan melakukan penyekatan di akses pintu masuk Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan diduga datang dari klaster keluarga yang saling berkunjung saat Lebaran Ketupat.

Di sisi lain, transmisi lokal imbas kedatangan ratusan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) juga disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan kasus positif di Bangkalan.

Berdasarkan data laporan kasus harian Covid-19 yang dikeluarkan Satgas Covid-19 Pemprov Jatim, peningkatan kasus Covid-19 dari Kabupaten Bangkalan setidaknya mulai tampak sejak sepekan terakhir.

Pada Kamis (3/6/2021), terdapat 7 kasus baru Covid-19, 5 kasus pada Jumat (4/6/2021), dan 4 kasus pada Sabtu (5/6/2021).

Kemudian, pada Minggu (6/6/2021), atau hari pertama dilakukan penyekatan di Jembatan Suramadu, tercatat ada 25 kasus Covid-19 baru dan terdapat dua pasien Covid-19 meninggal dunia.

Sementara pada  Senin (7/6/2021), kasus Covid-19 harian di Bangkalan bertambah menjadi 40 kasus sehingga menjadi 1.819 kasus.

Di waktu tersebut, total kasus sembuh tercatat 1.520 kasus, 184 pasien meninggal dunia, dan 115 kasus sedang dirawat di rumah sakit rujukan.

Bahkan, pada Sabtu (5/6/2021), manajemen RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan mengeluarkan surat permohonan kepada Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

Surat permohonan yang ditujukan kepada bupati Bangkalan itu bermaksud meminta izin bupati untuk menutup atau me-lockdown Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan.

Alasannya, terdapat salah satu tenaga kesehatan yang meninggal terinfeksi Covid-19 dan puluhan tenaga kesehatan lainnya juga terpapar Covid-19.

Surat permohonan izin menutup IGD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan pada 5-8 Juni 2021 itu bocor dan menyebar luas di aplikasi pesan instan WhatsApp.

Padahal, saat itu manajemen RSUD Bangkalan belum mendapat persetujuan dari bupati Bangkalan untuk melakukan penguncian IGD.

Jubir Satgas Covid-19 Bangkalan Agus Sugianto Zein menuturkan, manajemen RSUD Bangkalan memang telah mengirimkan surat permohonan lockdown IGD RSUD Bangkalan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

"Memang pihak menajemen mengirimkan surat ke Pak Bupati Bangkalan untuk melakukan lockdown khusus di IGD saja itu. Karena ada staf nakes yang meninggal, sehingga Ibu Direktur itu ingin sterilisasi untuk petugas dan ruangan IGD selama tiga hari ke depan," kata Agus, Minggu (6/6/2021).

Selama tiga hari penutupan, tim Satgas Covid-19 juga melakukan tracing dan tracking kepada tenaga medis di rumah sakit tersebut.

Meski begitu, surat yang ditulis pihak RS Bangkalan kepada bupati bocor ke publik dan menjadi bias.

Masyarakat justru mengira RSUD Bangkalan sudah di-lockdown sejak 5-8 Juni.

Padahal, kata Agus, teknis dalam surat tersebut masih dalam tahap permohonan.

"Saya luruskan dulu, sebelumnya ada kesalahan teknis penyebaran informasi. Surat yang semestinya tidak di-publish tapi di-publish dan ditempel di RSUD. Seolah-olah ini sudah di lockdown RSUD. Padahal, kami yang ingin di-lockdown hanya IGD," kata Agus.

Setelah informasi penutupan RSUD Bangkalan beredar, Minggu (6/6/2021), Satgas Covid-19 Bangkalan melakukan rapat koordinasi dengan bupati dan Satgas Covid-19 Jawa Timur, membahas surat permohonan penutupan IGD RSUD Bangkalan.

Setelah mendengarkan masukan dari pejabat Pemprov Jatim dan arahan Bupati Bangkalan, maka IGD harus tetap dibuka dan tetap melakukan pelayanan.

Di hari yang sama, Minggu (6/6/2021), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil kebijakan dengan menggelar kegiatan screening dengan memberlakukan penyekatan dan tes antigen kepada pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu.

Penyekatan dan tes antigen di Jembatan Suramadu sisi Surabaya dilakukan karena Eri Cahyadi mendengar informasi bahwa tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yakni Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Arosbaya dilakukan penguncian atau lockdown.

Selama sepekan terakhir, kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan memang melonjak tajam usai libur Lebaran 2021.

Eri Cahyadi mengatakan, pada awalnya, swab antigen dilakukan secara acak dan hanya dilakukan bagi warga yang beralamat di tiga kecamatan yang saat itu dinyatakan lockdown.

Namun, Eri menyebut, pengendara yang positif ternyata berasal dari luar tiga kecamatan tersebut.

"Akhirnya, saya berkoordinasi dengan Bu Gubernur, Pak Pangdam dan Pak Kapolda serta Kapolres, kita sepakat untuk dilakukan tes antigen semuanya. Jadi, semua pengendara yang akan masuk ke Surabaya dari Madura harus tes antigen dulu di sini," kata Eri.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Bangkalan Agus Sugianto Zain membantah informasi yang menyebut tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan dilakukan penguncian atau lockdown.

"Itu kan diucapkan wali kota (Surabaya) katanya (Bangkalan) di-lockdown tiga kecamatan. Yang me-lockdown itu siapa? Berarti kan belum ada pembicaraan (koordinasi), langsung merespons dengan mengambil kebijakan dengan penyekatan seperti itu," kata Agus.

Ia menyebut, yang dilakukan penutupan adalah dua puskesmas di Bangkalan.

Puskesmas yang ditutup itu adalah Puskesmas Arosbaya dan Puskesmas Tongguh di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan.

"Yang menyebut tiga kecamatan. Yang benar itu puskesmas yang di-lockdown, yakni Puskesmas Arosbaya dan Puskesmas Tongguh di Kecamatan Arosbaya," ujar Agus.

Ditutupnya dua fasilitas pelayanan kesehatan itu dikarenakan terdapat 29 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tersebut terjangkit Covid-19.

Di sisi lain, kata Agus, juga ada beberapa tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 meninggal dunia.

"Di sisi lain karena banyak nakes yang meninggal juga," kata Agus.

Minta warga Bangkalan tak dibiarkan bebas masuk Surabaya

Saat memantau penyekatan di hari pertama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron untuk tidak membiarkan warga asal Bangkalan masuk ke Surabaya tanpa menunjukkan hasil negatif Covid-19.

Sebab, Kota Surabaya bisa terkena imbas dari meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi di Bangkalan setelah libur Lebaran.

"Saya sudah bilang ke Bupati Bangkalan, yo ojok dilosno ae (jangan dibiarkan begitu saja). Di sana (Bangkalan) ya diberikan swab antigen sebelum masuk ke Surabaya. Kan ini daerah yang saling melengkapi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri," kata Eri.

Eri memberi syarat kepada warga Bangkalan untuk membawa surat bebas Covid-19 jika ingin masuk ke Surabaya.

"Kalau model seperti ini, terus bagaimana? Satu lepas bisa semua kena. Semua yang kita lakukan di sini semua hanya untuk kepentingan masyarakat. Kalau dampaknya besar terus seperti apa nanti," kata Eri.

Wakil Bupati Bangkalan Mohni menanggapi permintaan Eri Cahyadi yang meminta Pemerintah Kabupaten Bangkalan tak membiarkan warganya masuk ke Surabaya tanpa menunjukkan hasil negatif Covid-19.

Menurutnya, pihaknya baru bertemu dengan Eri pada Senin (7/6/2021) dini hari bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di rest area Suramadu sisi Bangkalan.

Hasil koordinasi tersebut disepakati bahwa kedua daerah telah terhubung untuk bekerja sama mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Mohni menegaskan, Pemkab Bangkalan dan Pemkot Surabaya sepakat membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan perjalanan, mengingat kasus Covid-19 di Bangkalah meningkat setelah libur Lebaran.

"Kami sudah sepakat. Kita ngerem warga kita ke Surabaya, dia (Wali Kota Surabaya) juga ngerem warganya ke Madura. Orang Surabaya yang mau ke Madura juga dia rem di sana," ujar Mohni.

Dari hasil koordinasi itu juga, Pemkab Bangkalan juga sepakat melakukan penyekatan di Suramadu sisi Bangkalan.

Mohni mengatakan, pos penyekatan Suramadu di sisi Bangkalan diaktifkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di Jembatan Suramadu.

Penyekatan tersebut sama dengan yang dilakukan di Kota Surabaya.

Ia menyebut, warga dari Bangkalan atau Madura yang hendak menyeberang ke Surabaya akan melewati serangkaian pemeriksaan dan screening.

Selain itu, warga yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya juga harus menjalani tes antigen seperti halnya yang dilakukan di Kota Surabaya.

Bahkan, hasil koordinasi itu juga disepakati bahwa penyekatan dan pemeriksaan swab antigen di Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan berlangsung selama 12 hari.

Menurut Eri, kebijakan ini dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi Forkopimda Jawa Timur, Surabaya dan Bangkalan yang berlangsung pada Minggu (6/6/2021) malam atau Senin (7/6/2021) dini hari.

Selama dilakukan penyekatan, setidaknya terdapat puluhan ribu pengendara yang dilakukan swab PCR setelah sebelumnya dinyatakan reaktof berdasarkan tes antigen.

Dari jumlah itu, terdapat ratusan pengendara yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan, salah satunya Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya yang paling banyak menampung pasien dari klaster Suramadu dan Bangkalan.