Hubungkan Madura dan Jawa, Ini Sejarah Panjang Jembatan Suramadu, dari Era Soekarno hingga Jokowi

Warga yang terjaring operasi di pos penyekatan melakukan perusakan pada sejumlah barang di pos itu.

Meja administrasi yang berisi tumpukan berkas tes antigen tak luput diserbu. Alhasil, meja rusak dan berkas berceceran.

Sebelum kericuhan itu, warga tampak mengantre sambil berteriak meminta kartu tanda penduduk (KTP) kepada petugas administrasi penyekatan.

Di salah satu potongan video, terdengar seorang warga yang berteriak.

"Swab di Surabaya kisruh, KTP hilang semua. Semua orang mencari KTP. Aparatnya kurang adil, kurang tegas," ujar pria itu.

Warga adalah mereka yang berencana melalui Jembatan Suramadu untuk menyeberangi ke Pulau Madura.

Setelah 30 tahun kemudian atau tepatnya di awal tahun 1990, dimulailah pra studi kelayakan.

Di akhir tahun 1990, Presiden Soekarto yang saat itu menjabat membentuk Tim Nusa Bakti yang terdiri atas tim ahli Indonesia dan Jepang.

Pembangunan pun dimulai. Sayangnya, di tahun 1997 saat terjadi krisis monoter sejumlah negara termasuk Indonesia, rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Madura dan Jawa dihentikan.

Sekitar 5 tahun, proyek tersebut terhenti. Namun pada 20 Juli 2003, Presiden RI kelima Megawti Soekarnoputri meresmikan kembali pembangunan jembatan tersebut.

Proyek pun kembali dimulai. Jembatan tersebut diselesaikan selama 6 tahun.

Pada 10 Juni 2021, jembatan itu diresmikan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Jembatan itu diberi nama Suramadu yang berasal dari akronim Surabaya-Madura.

Terdiri atas tiga bagian, jembatan ini terbentang sepanjang 5,4 kilometer dan memiliki lebar 2 meter x 15 meter.

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pertama. percepatan pengembangan wilayah Madura yang diintegrasikan dengan pembangunan pelabuhan laut di Madura dan Jalan Tol Surabaya Eastern Ring Road.

Kemudian, mengurangi biaya transportasi sehingga kegiatan usaha ekonomi masyarakat menjadi efisien.

"Selain itu, secara teknis jembatan ini tetap sebagai jalan bebas hambatan sehingga tidak ada mixed traffic dan gangguan samping, serta pengembangan sisi jalan lebih terkendali," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja kepada Kompas.com pada Oktober 2018.

Sementara itu dalam sambutannya, seperti diberitakan Harian Kompas, Kamis (11/6/2009), SBY berharap pengoperasian Jembatan Suramadu benar-benar mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Madura.

"Dengan pembangunan Suramadu, masyarakat Madura diharapkan memiliki tingkat perekonomian yang lebih maju dan sejahtera. Namun, kemajuan itu jangan sampai mengganggu karakter dan sifat masyarakat Madura yang religius, Islami, dan penuh dengan adat istiadat," ungkapnya.

Jembatan sepanjang 5,438 kilometer yang dibangun dalam waktu 6 tahun itu menghabiskan dana Rp 4,5 triliun.

Melalui perubahan itu, pengguna yang melewati Jembatan Suramadu tidak akan dikenai tarif alias gratis

”Jembatan Suramadu dikelola seperti tol, tetapi dengan tarif Rp 0. Jadi (kendaraan yang lewat) tetap diatur, motor tetap lewat sesuai jalur khusus. Kondisi lalu lintasnya tetap seperti sekarang, tetapi tidak bayar,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kala itu.

Alasan utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Madura yang berkisar 16-23 persen.

Menurut Basuki, pemerintah menilai arus logistik menuju Madura masih rendah. Padahal, pemerintah ingin mendorong pengembangan dan pembangunan wilayah, terutama di Pulau Madura.

Pembebasan tarif tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura.

Namun sebelumnya, tarif tol diberlakukan di Jembatan Suramadu sejak 17 Juni 2009.

Tarif itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 395 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Tol pada Jembatan Suramadu.

Tak seperti jalan tol lain di Indonesia, Direktur Jasa Marga Frans S Sunito mengatakan pendapatan Tol Jembatan Suramadu akan disetorkan ke kas negara.

Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi adanya mobilitas masyarakat saat larangan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, di tengah pandemi Covid-19.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Ganis Setyaningrum mengatakan, saat ini petugas gabungan mulai mendirikan titik penyekatan di dua arah, baik dari arah Surabaya maupun Madura.

Di dua titik penyekatan itu, pemudik atau pengendara akan diberhentikan dan diminta putar balik.

"Pada tanggal 6 Mei, sudah tidak bisa melintas," kata Ganis, saat dikonfirmasi, Senin (3/5/2021).

Sementara itu pada awal Juni 2021, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Bangkalan.

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan antisipasi untuk menekan laju penyebaran angka kasus virus corona di Kota Pahlawan.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penyekatan di cek point pintu Jembatan Suramadu sisi Surabaya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Ganis Setyaningrum mengatakan, pihaknya mulai melakukan penyekatan di akses Jembatan Suramadu pada Minggu (6/6/2021) pukul 10.00 WIB.

"Penyekatan dilakukan karena ada peningkatan kasus positif Covid-19 di Madura," kata Ganis saat dikonfirmasi, Minggu

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dani Prabowo, Nur Fitriatus Shalihah, Ghinan Salman | Editor : Hilda B Alexander, Sari Hardiyanto, Robertus Belarminus)