Sekda dan 2 Kepala Dinas di Pemprov Jabar Positif Covid-19

Selain Setiawan, sejumlah kepala dinas juga dinyatakan positif Covid-19.

Masing-masing yakni Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jabar Dewi Sartika dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Koswara.

"Benar bahwa Pak Sekda dan beberapa kepala perangkat daerah terkonfirmasi positif Covid-19," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Meski demikian, menurut Ridwan Kamil, Setiawan dalam kondisi baik dan tanpa gejala.

Saat ini, Setiawan menjalani isolasi mandiri.

"Karena tidak memiliki gejala maupun keluhan, Pak Sekda dan kepala perangkat daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19 melakukan isolasi mandiri," ucap Ridwan.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, petugas dari Dinkes sedang melakukan penelurusan kontak erat dengan mengumpulkan informasi terkait kegiatan Sekda Jabar sebelum dinyatakan positif Covid-19.

"Saat ini sedang disebarkan pertanyaan teknis terkait konfirmasi Covid-19 melalui form wawancara online dan perlengkapan informasi lainnya melalui wawancara secara daring kepada sekretaris pejabat tersebut, dan sedang dalam proses pengumpulan data," ucap Emil.

Sebelumnya, aktivitas di Kantor Gubernur Jabar atau Gedung Sate ditutup total menyusul bertambahnya orang yang terpapar virus corona.

Penutupan Gedung Sate berlaku mulai 15-25 Juni 2021.

Kepala Biro Umum Setda Jabar Sumasna mengatakan, hingga Kamis pagi, total orang yang terpapar Covid-19 di Gedung Sate mencapai 143 orang.

Rinciannya, 82 pegawai ASN; 27 pegawai non-ASN; 26 orang keluarga ASN; 4 orang keluarga non-ASN; dan 3 pegawai magang; dan 2 orang keluarga pegawai magang.

Dari total yang terpapar virus, sebanyak 27 orang sudah dinyatakan sembuh.

"Jadi totalnya 116 (aktif), termasuk Pak Sekda Jabar. Sebanyak 27 orang sudah sembuh," kata Sumasna.

Berdasarkan Surat Edaran, Pemprov Jabar memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi semua pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jabar (Gedung Sate).

Sementara di kantor dinas, berlaku WFH dengan kehadiran maksimal 25 persen pegawai.