Internet di Jayapura Lambat, Pelayanan Publik Terganggu

Di sebagian besar wilayah Kota Jayapura, kualitas internet hanya mencapai 2G dan hanya di lokasi tertentu terdapat jaringan 4G dengan kapasitas data terbatas.

Dengan kondisi tersebut, layanan publik di Kota Jayapura hampir seluruhnya terganggu.

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyebut, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai perizinan di wilayahnya terganggu akibat minimnya internet.

"Saya minta Telkom serius dalam perbaikan internet. Sebab, pelayanan publik, para mahasiswa dan dunia usaha sangat dirugikan karena masalah ini," kata Mano saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (8/6/2021).

Mano merasa, mempertanyakan upaya Telkom memperbaiki kerusakan jaringan kabel optik di bawah laut itu.

Sebab, gangguan jaringan internet telah berlangsung selama 39 hari. Menurutnya, gangguan itu membuat sejumlah masyarakat berkumpul di lokasi yang terdapat sinyal 4G.

"Terkesan ada diskriminasi terhadap pengguna internet di Jayapura karena proses perbaikannya sangat lama," kata Mano.

Sementara Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Ali Mas'udi menjelaskan, semenjak internet di Jayapura terganggu, ada beberapa layanan pajak yang terkendala.

Seperti layanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Layanan BPHTB kami itu terintegrasi dengan BPN sehingga dibutuhkan internet agar masyarakat bisa mengaksesnya," kata dia.

Sejak 30 April 2021, jaringan telekomunikasi milik Telkom Grup sempat terputus di Jayapura.

Pada 1 Mei 2021, jaringan telekomunikasi kembali muncul namun dengan kualitas sangat rendah, akibatnya warga di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi sulit mengakses internet.

Pihak Telkom menyatakan, proses perbaikan jaringan akan selesai pada awal Juni 2021.

Sampai saat ini, kapasitas jaringan cadangan yang diaktifkan Telkom melalui koneksi satelit dan Radio IP mencapai 4,7 gbps.