Pemeran Video Mesum di Bali Pakai Nama Samaran, Aparat Kesulitan Cari

BALI, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali belum memastikan siapa pemeran WNA dalam video mesum yang viral di media sosial.

Nama yang digunakan untuk mengunggah konten video mesum itu merupakan nama samaran.

"Namanya bukan nama sebenarnya, ini yang menyulitkan. Jadi, selama data yang asli tidak kami ditemukan ya memang agak kesulitan (mencari pemeran video tersebut)," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk, di kantornya, Kamis (3/6/2021).

Namun, meski identitas asli belum didapatkan oleh pihak Kanwil Kemenkumham Bali, pihaknya optimistis cepat atau lambat identitas WNA tersebut akan segera terungkap.

Sebab, berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Kanwil Kemenkumham Bali, WNA yang dianggap bermasalah selalu bisa ditemukan.

Berdasarkan video yang beredar, ia menduga ada empat WNA dan satu orang lokal yang terlibat dalam adegan video tersebut.

Semua WNA itu diperkirakan berasal Eropa Timur atau Jerman.

"Untuk kewarganegaraannya saya tidak bisa pastikan apakah dia orang Rusia atau orang mana, belum bisa dipastikan, karena ini masih berdasarkan video yang sudah beredar," kata dia.

Sementara itu, untuk lokasi pembuatan video, Jamaruli menyampaikan video itu dibuat di salah satu vila yang berada di kawasan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Namun, pada saat petugas sudah sampai di lokasi, WNA yang dimaksud sudah tak ada di lokasi.

Jamaruli juga belum mengetahui apakah ada sanksi keimigrasian terhadap para WNA tersebut.

Namun, apabila ada saksi dari instansi lain maka pihaknya bisa mendeportasi ke negara yang bersangkutan, meskipun ada pidana penjara.

"Tapi, nanti akan ada sanksi dari instansi lain, biasanya kami langsung deportasi. Dari instansi lain nanti dipenjara, setelah dihukum penjara langsung dipulangkan. Itu kan pidana umum," tutur dia.

Jamaruli mengimbau kepada para WNA yang berada di Indonesia khususnya di Bali, untuk menghormati keberadaan hukum atau peraturan di Indonesia.