Bupati Wonogiri Minta Pemprov Jateng Tegas soal Hajatan Warga Selepas Lebaran

Penyikapan itu menjadi penting lantaran hajatan menimbulkan kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19.

“Permohonan kami harus ada evaluasi dari pemerintah provinsi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak diperbolehkan. Harus ada ketegasan bahwa klaster nduwe gawe (hajatan) itu menimbulkan potensi penularan (covid-19) yang luar biasa,” kata Jekek sapaan akrab Joko Sutopo kepada Kompas.com, Kamis (27/5/2021).

Jekek menyebut selepas Lebaran terjadi ledakan penambahan kasus positif yang mengkhawatirkan di kabupaten lain yang berdekatan dengan Wonogiri.

Kondisi itu terjadi menyusulnya dibukanya obyek wisata dan diperbolehkannya warga menggelar hajatan.

Untuk menekan laju penularan virus corona setelah Lebaran semestinya harus ada kebijakan bersama yang diinisiasi pemerintah provinsi.

Penerapan kebijakan penutupan tempat wisata dan larangan hajatan tidak akan efektif bila tidak dilakukan serentak seluruh Jawa Tengah.

“Kami menutup orang menggelar hajatan tetapi di kabupaten lain mengeluarkan izin hajatan. Pada akhirnya kami disudutkan oleh masyarakat yang punya cara pandang kultural,” ujar Jekek.

Kondisi serupa juga terjadi saat Pemkab Wonogiri menutup tempat wisata yang dapat menimbulkan potensi penularan yang luar biasa. Ironisnya, wilayah lain tidak memberlakukan hal serupa.

“Makanya percuma,” ungkap Jekek.

Kondisi itu, lanjut Jekek, bisa saja menjadikan warganya berduyun-duyun ke obyek wisata di kabupaten lain.

Setelah pulang dari tempat wisata, warganya dapat berpotensi menjadi orang tanpa gejala di Kabupaten Wonogiri.

“Kalau penanganannya tidak terintegrasi pasti akan menyulitkan semua pihak. Maka harapan saya ada evaluasi besar dalam bentuk satu ketegasan. Apa sih yang boleh dan yang tidak boleh,” pinta Jekek.

Menyoal pemberian toleransi 50 persen kapasitas tamu di hajatan, Jekek mempertanyakan bagaimana sistem dan metode pengontrolannya.