Tidak Tercatat di Badan Kepegawaian, 3.000 Tenaga Kontrak di Makassar Terima Gaji

MAKASSAR, KOMPAS.com – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto mengungkapkan, terdapat 3.000 tenaga kontrak terima gaji setiap bulannya.

Namun, tidak tercatat dalam Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar.

“Saya tidak tahu judulnya ini. Karena tercatat 8.000 tenaga kontrak yang tercatat di badan kepegawaian, tapi yang dibayar gajinya atau tunjangannya itu sebanyak 11.000. Saya tidak tahu ini siluman atau tidak, karena terbayar gajinya tapi tidak tercatat di Badan Kepegawaian. Jadi kita mau bersihkan itu 3.000 tenaga kontrak itu,” ungkapnya.

Terkait dengan 3.000 tenaga kontrak yang tidak tercatat di badan kepegawaian, Danny Pomanto mau memastikan apakah mereka tercatat di dinas-dinas lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Ini kan ada sedikit kekacauan terkait pengangkatan tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Apakah kepala dinas bisa mengangkat tenaga kontrak ataukah kita ambil kebijakan wali kota saja semua, karena ada kebocoran-kebocoran begini,” katanya.

Danny Pomanto menuturkan, dengan banyaknya jumlah tenaga kontak ini tentu sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar.

Sehingga, dengan kebijakan satu pintu pengangkatan tenaga kontrak kewenangan wali kota, tentu dapat menghindarkan dari tenaga kontrak fiktif.

“Selain menghindari kontrak fiktif, dapat juga menghindari tenaga kontrak yang kurang produktif. Maka saya akan melebur semua tenaga kontrak dalam lembaga pemerintah yang namanya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini adalah singkatan dari layanan publik berintegritas,” jelasnya.

Laskar Pelangi, lanjut Danny Pomanto, semua akan mengurusi semua bidang baik kebersihan, kesehatan, sosial dan lainnya.

“Dengan mengevaluasi seluruh tenaga kontrak dengan akreditasnya melalui proses seleksi atau tes kemampuan. Jumlah 11.000 tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini sangat over, karena terlalu banyak dan cukup membebani APBD,” jelasnya.

Danny menambahkan, tenaga kontrak ini sangat dilematis. Pasalnya, setiap tahunnya ada 300 hingga 400-an aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun, namun penerimaan setiap tahun hanya 100-an lebih saja.

“Maka kebutuhan pegawai tenaga kontrak juga ini menjadi urgen. Kita mau lebih efektif, jangan double job. Istilahnya, ASN nya santai-santai dan semuanya dikerjakan oleh tenaga kontrak. Harusnya ASN yang lebih maksimal. Makanya program resetting Pemerintah Kota Makassar ini momen yang bagus menata semua,” tambahnya.