Kantornya Rusak akibat Gempa, Anggota DPRD Kabupaten Blitar Curiga soal Pembangunan Gedung Rp 44 Miliar

Anggota Komisi I DPRD itu takut, karena kantornya mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa bumi yang terjadi di Malang pada akhir pekan lalu.

"Melihat kerusakan yang terjadi akibat gempa, saya kira beraktivitas di Kantor DPRD itu bisa membahayakan keselamatan kami, anggota DPRD Kabupaten Blitar," ujar Wasis kepada Kompas.com, Sabtu (16/4/2021).

Wasis mengatakan, dirinya dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Blitar yang lain juga merasa takut apabila harus menjalani aktivitas, termasuk rapat di Kantor DPRD.

"Tadi malam ada undangan rapat paripurna, tapi saya tidak datang. Terus terang saya takut, was-was dengan kondisi bangunan Gedung DPRD," ujar Wasis.

Wasis mengklaim bahwa setidaknya 75 persen dari 50 anggota DPRD Kabupaten Blitar juga merasakan hal yang sama.

Gempa Malang pada akhir pekan lalu mengakibatkan kerusakan cukup parah pada bangunan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, terutama di bagian atap dan plafon langit-langit.

Kerusakan paling parah terjadi di ruang rapat paripurna dan beberapa ruangan lain di lantai dua.

Kecurigaan soal pembangunan

Sementara itu, Wasis mengatakan, gempa Malang secara kebetulan menguak lemahnya konstruksi bangunan Kantor DPRD Kabupaten Blitar yang berada di Kecamatan Kanigoro itu.

Menurut Wasis, terjadinya gempa telah secara tidak sengaja menyodorkan kejanggalan konstruksi gedung yang selesai dibangun pada 2013 itu.

Dia mengatakan, runtuhnya genting yang kemudian menimpa langit-langit ruangan di lantai dua membuat struktur bangunan bagian atap dan plafon langit-langit menjadi terlihat.

Wasis curiga, spesifikasi material yang digunakan, khususnya di bagian atas dari Gedung DPRD Kabupaten Blitar itu menyalahi spesifikasi yang seharusnya.

"Ketebalan materialnya hanya 1 milimeter dan jarak antar baja penyangga atap terlalu lebar, yaitu 1 meter," kata dia.

Selain itu, menurut Wasis, banyak struktur baja di bagian plafon yang hanya diikat menggunakan kawat tali yang dikaitkan ke bagian atas dan diduga berfungsi sebagai penahan agar plafon tidak roboh.

Meskipun bangunan gedung tergolong baru, menurut Wasis, bangunan mengalami kerusakan cukup parah ketika diguncang gempa Malang.

"Padahal di sekitar Kantor DPRD, rumah-rumah warga tidak mengalami kerusakan, relatif aman di sekitar sana," ujar dia.

Bangunan terdekat dari Gedung DPRD yang juga mengalami kerusakan akibat gempa bumi Malang adalah Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar.

"Kerusakan Kantor Bupati hampir sama, bagian atap runtuh, meskipun kerusakan lebih parah Kantor DPRD," ujar Wasis.

Wasis menduga, kontraktor yang mengerjakan pembangunan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Blitar adalah perusahaan yang sama.

Selain itu, menurut Wasis, dinding bangunan DPRD Kabupaten Blitar di beberapa titik juga mengalami kerusakan.

Wasis selaku anggota DPRD meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap proses pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Blitar.

"Saya juga akan bicara dengan fraksi saya untuk memperkuat tuntutan ini. Fraksi-fraksi lain kalau mau mendukung silakan, sudah seharusnya demikian," ujar Wasis.

Wasis mengatakan, Kantor DPRD Kabupaten Blitar dibangun dengan biaya tidak sedikit, yaitu Rp 44 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar 2013.

Rekan sesama Fraksi Gerindra, Sugianto mengatakan, pihaknya juga akan segera berkomunikasi dengan komisi, pimpinan DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Apakah benar proses pembangunannya pada 2013 lalu tidak sesuai standar, lalu bagaimana ketika proyek diserahkan kepada Pemkab, apakah sudah dicek dan sesuai spek," kata Sugianto.

Sugianto menyatakan mendukung desakan agar BPK melakukan audit investigasi.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar Izul Marom mengatakan, rapat paripurna dan kegiatan rapat yang lain belum akan menggunakan ruang rapat paripurna dan beberapa ruang lain di lantai dua yang mengalami kerusakan.

"Kita alihkan rapat ke ruangan lain di lantai satu, meskipun kapasitas ruangan tidak memadai untuk menampung seluruh anggota," ujar Izul kepada Kompas.com.

Sebagai solusi, menurut Izul, peserta rapat paripurna menempati beberapa ruangan yang berbeda, namun antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan peralatan video conference.