Dampak Covid-19, 8.309 Pelajar di Surabaya Masuk Daftar MBR, Ajak Pengusaha Jadi Orangtua Asuh

SURABAYA, KOMPAS.com - Jumlah siswa di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) meningkat.

Tahun lalu, jumlah total siswa kategori MBR sebanyak 1.174 orang dan sudah mendapatkan penanganan lewat BOS, bopda dan program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.

Namun, tahun ini, siswa yang masuk dalam kategori MBR meningkat jadi 8.309 pelajar.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan, meningkatnya siswa dengan kategori MBR ini dampak dari adanya pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya telah melakukan pendataan sejak bulan lalu dengan mengumpulkan sejumlah informasi, mulai data pagu rombongan belajar hingga data siswa yang tidak mampu.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, melonjaknya siswa yang masuk data MBR ini disebabkan dua faktor.

"Pertama karena pandemi virus corona, warga yang sebelumnya punya penghasilan tetap kini menganggur karena diberhentikan dari pekerjaan," kata Armuji, saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021).

Penyebab kedua, penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum berjalan.

Dengan begitu, pemkot belum mengetahui pelajar yang diterima di jalur prestasi, pindah tugas orangtua, afirmasi, serta zonasi.

Armuji mengatakan, meningkatnya jumlah siswa yang masuk data MBR ini perlu mendapat perhatian.

Karena tidak semua siswa bisa mendapatkan bantuan BOS dan bopda, pihaknya mengumpulkan sebanyak 65 pengusaha untuk turut membantu biaya penggalangan dana pendidikan bagi siswa di Surabaya.

"Makanya, kemarin kami memanggil pengusaha-pengusaha itu supaya siswa miskin bisa menjadi anak asuhnya," kata Armuji.

Menurut dia, pemkot telah menghitung kebutuhan biaya pendidikan siswa. Untuk satu siswa, kata Armuji, butuh biaya sekitar 4,5 juta selama tiga tahun.

"Artinya tidak berat bagi pengusaha untuk memenuhinya," ujar Armuji.

Karena itu, Armuji berharap para pengusaha bisa mengambil peran lewat program CSR. Sehingga dana bantuan tersebut bisa digunakan untuk biaya pendidikan siswa kurang mampu.

"Karena siswa tidak bisa semua bisa dapat BOS dan Bopda. Jadi, memang butuh bantuan pengusaha dalam bentuk CSR. Supaya pengusaha tersebut bisa menjadi orangtua asuh," kata dia.

Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo menambahkan, setelah menjalin pertemuan dengan 65 pengusaha, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan MoU (nota kesepahaman).

MoU itu nantinya ditandatangani antara pemberi CSR dengan wali kota. Sejauh ini, sudah ada sebanyak 2.500 siswa yang mendapat kepastian menerima bantuan biaya pendidikan.

Sebanyak 2.500 siswa ini juga dipastikan mendapat orangtua asuh. Bantuan biaya pendidikan ini, setelah dananya dicairkan, akan langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah.

Ia memastikan akan melaporkan secara periodik progres dari anak asuh ketika mereka melanjutkan sekolah atau tidak.

"Jadi, para pengusaha pasti mengetahui dananya diperuntukkan kepada anak asuh siapa saja," ujar dia.