Diduga Ada Kebocoran, Pendapatan Daerah di Jabar Baru 20-30 Persen dari Potensi

"(Misalnya) penjualan mobil tinggi tapi pajak kendaraan menurun atau retribusi parkir," ujar Wakil Ketua Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Acuviarta Kartabi dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin (5/4/2021).

Pria yang akrab disapa Acu ini mengatakan, rendahnya pendapatan berdampak pada akselerasi program pemerintah daerah dalam pelayan masyarakat.

"PAD ini terbatas. Padahal anggaran daerah bisa memengaruhi belanja (untuk pelayanan). Keterbatasan ini harus dipertimbangkan karena tingkat kebocoran juga masih tinggi," tutur dia.

Peran digitalisasi

Acu menjelaskan, salah satu langkah yang bisa diambil adalah pengoptimalan digitalisasi. Saat ini, ketika segalanya berjalan cepat, pengelolaan pendapatan daerah dengan sistem digital masih minim.

Untuk itu, pemanfaatkan digitalisasi harus dioptimalkan. Karena pajak bukan hanya masalah potongan, tapi kemudahan membayar dengan sistem digital.

Jika sistem digital dimaksimalkan maka bisa membuat stabilitas keuangan daerah kian baik. Saat pendapatan daerah naik, pelayanan kepada masyarakat pun bisa lebih bagus.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat Herawanto mengatakan, infrastruktur dan SDM Jabar dalam hal digitalisasi tergolong paling maju.

Persoalannya, tingkat digitalisasi belum merata di setiap daerah. Herawanto mengungkapkan, rata-rata tingkat digitalisasi pendapatan daerah berkisar antara 50-80 persen.

Namun ada daerah yang masih sangat rendah, di atas 10 persen. Itu artinya mesti ada sosialisasi dan literasi yang lebih baik lagi.

"Ada toko jaket kulit terkenal di Garut. Di tokonya terdapat QRIS. Ketika mau bayar, penjaga toko menawarkan pembayaran dengan cash," tutur dia.

Saat ini, masih banyak warga yang berpikir memegang uang fisik masih mantap. Inilah yang perlu diedukasi bersama. Karena memegang uang fisik, risikonya lebih besar.

Selain itu, digitalisasi memberikan banyak manfaat. Bahkan digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan PAD di Jabar sekitar 11 sampai 14 persen.