Merasa Dilecehkan Bupati, Seluruh Anggota DPRD Nganjuk Walk Out Saat Paripurna

NGANJUK, KOMPAS.com – Seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk memutuskan walk out dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020.

Para wakil rakyat itu walk out karena merasa dilecehkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

Lantaran Bupati Novi tidak menghadiri rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Nganjuk, Rabu (31/3/2021).

“Kami merasa dilecehkan, kami merasa tidak dihargai sama sekali sebagai dewan,” ujar anggota DPRD Nganjuk dari Fraksi PDI Perjuangan, Trisna Roosita, saat ditemuai wartawan usai walk out, Rabu (31/3/2021) sore.

Menurut Roosita, mulanya DPRD Nganjuk menjadwalkan rapat paripurna Rabu (31/3/2021) pukul 09.00 WIB.

Namun, karena Bupati Novi berhalangan hadir, akhirnya rapat paripurna itu ditunda, dimulai pukul 15.00 WIB.

“Ya karena Pak Bupati tidak, terlalu mengada-ngada, isuk dele sore tempe (pagi kedelai, sore tempe),” sebut Roosita.

“Katanya (Bupati Novi) ke luar kota, sudah. Kami tadi pagi jam 09.00 WIB harusnya rapat, ternyata mundur. Terus ada aturan-aturan macam-macam, jengkelno iki bupatine (menjengkelkan ini bupati),” lanjut dia.

Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Raditya Haria Yuangga menuturkan, pihak dewan sebenarnya mengagendakan rapat paripurna hari ini pukul 09.00 WIB.

Karena Bupati Novi berhalangan hadir, akhirnya ditunda pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima Angga, sapaan Raditya Haria Yuangga, Bupati Novi siap hadir secara fisik bila rapat paripurna itu digelar pukul 15.00 WIB.

Tapi setelah rapat dimulai, Bupati Novi tak kunjung menampakkan diri.

“Pada waktu jam 15.00 WIB, tadi kami menerima informasi bahwa Bupati ada di Pendopo (Pemkab Nganjuk), tetapi beliau tidak mau hadir secara fisik. Jadi beliau ini menginginkan hanya daring,” ungkap Angga.

“Maka dari itu, tadi sepakat tujuh pimpinan fraksi bahwasannya kami tidak akan mengadakan paripurna ini. Karena paripurna hari ini adalah terkait dengan LKPJ Bupati APBD tahun 2020,” tutur politikus Partai Hanura tersebut.

Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Basthomi menambahkan, secara regulasi seharusnya Bupati Novi menyampaikan LKPJ Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 pada tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Berarti ya 31 Maret ini (seharusnya) sudah selesai (LKPJ), hari ini,” papar Ulum, yang juga tercatat sebagai Ketua DPC PKB Nganjuk.

Adapun setelah ini, Ulum belum bisa menjelaskan langkah apa yang akan diambil DPRD Kabupaten Nganjuk setelah batal digelarnya rapat paripurna LKPJ Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020.

“Ya kami tunggu perkembangannya kayak apa,” ujar Ulum.

Pantauan Kompas.com di lokasi, aksi walk out itu diawali salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, Dwi Retno Sulistyowati sekitar pukul 16.16 WIB.

Setelahnya aksi Sulistyowati diikuti anggota dewan yang lain.

Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Nganjuk sepenuhnya kosong, ditinggalkan anggota dewan, pukul 17.00 WIB.