Kisruh Pilkada PALI, 4 TPS Gelar PSU, Gubernur Sumsel Tunjuk PJ Bupati

Adapun yang ditunjuk sebagai PJ Bupati PALI tersebut yakni yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Rosidin Hasan.

Ia akan menjadi PJ Bupati PALI setelah adanya hasil Pilkada yang mengumumkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa bakti 2021-2024.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, selama menjabat sebagai PJ, tugas Rosidin hampir sama dengan Bupati. Namun, ia tak memiliki kewenangan untuk merotasi para Kepala Dinas.

Herman menekankan kepada Rosidin, untuk bekerja secara maksimal selama mengisi kekosongan di PALI.

"Setelah ada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tugas bapak Rosidin sebagai PJ akan kembali seperti biasa menjadi staff ahli,"kata Herman.

Herman mengatakan, ditunjuknya Rosidin sebagai PJ lantaran PALI akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK)membatalkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PALI.

Sehingga, pasangan petahana Heri Amalindo- Soemarjono dibatalkan sebagai pemenang Pilkada serentak yang diselenggarakan (9/12/2021).

 "Saya harap PJ Bupati bisa bersikap netral selama menjabat. Sesuai keputusan MK, PSU PALI harus dilaksanakan 30 hari sejak diputuskan," ujar Gubernur.

Sementara itu, PJ Bupati PALI Rosidin Hasan mengatakan, ia akan ikut mengawal untuk suksesi PSU di empat TPS yang sudah ditentukan oleh MK sehingga tidak menimbulkan konflik.

Menurut Rosidi, setelah dilantik ia akan mengumpulkan seluruh Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkompimda) Kabupaten PALI mulai dari Polres dan Kodim untuk ikut mengawal pelaksaaan PSU.

"Kita nanti juga akan undang dua pasangan calon dan para pendukungnya untuk duduk bersama serta membuat fakta integritas, apapun hasilnya untuk menerima apapun yang terjadi sesuai dengan prosesnya,"kata Rosidi.

Rosidi menjelaskan, selama menjabat ia akan bersikap netral. Sehingga roda pemerintahan Kabupaten PALI dapat berjalan dengan baik.

"Saya akan berdiri netral. Saya tidak ada kepentingan, karena saya orang Provinsi untuk memastikan roda pemerintah tetap berjalan,'jelasnya.

Komisioner KPU Sumatera Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriadi menjelaskan, mereka saat ini masih melakukan perisapan untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten PALI.

Ia mengungkapkan, KPU PALI memiliki waktu selama 30 hari setelah putusan MK dibacakan.

"Sekarang masih dipersiapkan untuk kebutuhan logistik,"kata Hepriadi.