Sragen Alami Surplus, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Impor Beras

SRAGEN, KOMPAS.com - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana impor beras tahun 2021.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Eka Rini mengungkapkan, Sragen saat ini mengalami surplus beras.

Setiap tahun Sragen bisa menghasilkan gabah kering giling sekitar 650.000 sampai 680.000 ton.

"Apalagi Sragen ini sebagai lumbung pangan Jawa Tengah," ungkap Eka dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Meski surplus beras, ungkap Eka, rencana impor beras yang digulirkan pemerintah pusat akan memengaruhi harga gabah di Sragen.

Harga gabah kering biasanya di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.500 - Rp 4.600 per kilogram.

Saat ini harga gabah kering di tingkat petani turun menjadi Rp 3.600, Rp 3.700, bahkan Rp 3.500 per kilogram.

"Terkait isu impor kemarin setidak-tidaknya memengaruhi harga gabah. Karena isu itu muncul pada saat Sragen panen raya. Jadi, perlu dikaji kembali (rencana impor beras)," sambung Eka.

Selain isu impor beras, Eka juga menyampaikan turunnya harga gabah di Sragen juga disebabkan faktor curah hujan tinggi dan pandemi Covid-19.

"Tidak hanya isu impor. Tapi kondisi di lapangan curah hujan cukup tinggi itu juga mempengaruhi harga gabah. Kemudian panen raya dan pandemi Covid-19 ini membuat penurunan daya beli," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini.

Klaim pemerintah, impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Beras impor akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

Rencana impor beras ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Budi Waseso, mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.