PPKM di Solo Mulai Senin, Anak Kurang 15 Tahun Dilarang Masuk Mal

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, penerapan PPKM berdasarkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 067/036.

"Pertimbangan PPKM ini penyebaran Covid-19 di Solo semakin tinggi," kata dia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/1/2021).

Dia mengatakan akan segera mensosialisasikan surat edaran terbaru kepada masyarakat maupun para pelaku usaha sebelum diberlakukan.

Rudy menyebut kegiatan belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara daring atau online.

Kemudian anak berusia kurang dari 15 tahun, ibu hamil, dan lanjut usia dilarang memasuki pasar tradisional, mal, dan tempat wisata.

"Bagi pelanggar akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, surat pernyataan, dan upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing," terang Rudy.

Rudy juga mengatakan jam operasional tempat hiburan, tempat wisata, tempat bermain, arena ketangkasan, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima, lapak jajanan, toko modern, ritel, kelontong, toko pusat perbelanjaan, mal, pusat kuliner dan gedung pertemuan dibatasi mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Sarana tempat hiburan, game online, warnet dan sarana olahraga sementara ditutup selama PPKM diberlakukan.

"Tempat ibadah tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah maksimal 300 orang dan tidak melebihi 50 persen dari kapasitas gedung," kata dia.

Kepala Satpol PP Solo, Arif Darmawan mengatakan akan melaksanakan patroli cipta kondisi protokol kesehatan Covid-19 dengan melibatkan unsur dari kepolisian, TNI dan Kejaksaan.

"Kita sinergi akan melaksanakan patroli cipta kondisi minimal tiga kali sehari," kata Arif.

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan mendukung kebijakan PPKM yang diterapkan Pemkot Solo.

Ade menerangkan akan bersinergi dengan TNI dan Satpol PP untuk menegakkan kebijakan PPKM selama diterapkan di Solo.

"Termasuk kita turunkan tim pengurai kerumunan dari terdiri Polri, TNI dan Satpol PP," kata Ade.

Ade juga mengatakan akan menerjunkan tim penyidik kerumunan apabila terjadi perlawanan ketika imbauan petugas tidak dihiraukan.

"Jadi apabila nanti dalam pembubaran kerumunan yang dilakukan oleh petugas mendapat perlawanan atau tidak dihiraukan, maka penyidik akan menjerat pasal pidana bagi pelaku kerumunan maupun penyelanggara kegiatan kerumunan," tegas Ade.